KNews.id – Jakarta – Hasil survei Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menunjukkan adanya keraguan ihwal kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto. Survei digelar untuk mengevaluasi 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Sampel survei tersebut terdiri dari 42 orang pakar ekonomi dari berbagai latar belakang, seperti dari institusi pendidikan tinggi, lembaga riset, lembaga think tank, sektor swasta, hingga organisasi/lembaga multinasional. Responden juga berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dan luar negeri untuk mewakili perspektif domestik dan internasional.
Hasil survei menunjukkan mayoritas pakar ekonomi tidak melihat kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo-Gibran efektif. “Arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru dalam 100 hari pertamanya secara luas dinilai tidak efektif,” tulis LPEM UI dalam laporan ‘LPEM Economic Experts Survey Semester I 2025’, dikutip Ahad, 16 Maret 2025.
Dari 42 responden, 36 pakar memandang kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran secara negatif. Rinciannya, 21 responden menilai kebijakan tidak efektif dan 15 responden menilai sangat tidak efektif. Sedangkan hanya 2 orang yang melihat sedikit efektivitas dan 4 orang tetap netral. Tidak ada responden yang menganggap kebijakan tersebut sangat efektif. Menurut LPEM UI, hal ini mencerminkan skeptisisme yang luas.
Selain itu, hasil survei menunjukkan sejumlah kebijakan yang digencarkan pada 100 hari pemerintahan Prabowo dinilai bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Namun, sebagian besar responden masih skeptis tentang dampaknya secara keseluruhan.
Diskon tarif listrik dipandang sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak oleh 40,5 persen pakar ekonomi, diikuti oleh penghapusan utang macet usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM oleh 31,0 persen responden. Kemudian, kebijakan kenaikan upah minimum dan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN dianggap bermanfaat oleh 26,2 persen dari total responden.
Adapun dari 42 pakar yang mengisi survei, hanya 19 persen yang menilai program makan bergizi gratis memberikan dampak positif. Sedangkan 11,9 persen pakar melihat program tiga juta rumah bermanfaat.
Sementara itu, keanggotaan BRICS dinilai berdampak bagi perekonomian oleh 9,5 persen responden dan pemeriksaan kesehatan gratis oleh 7,1 persen responden. Menurut laporan LPEM UI, kebijakan efisiensi anggaran dan diskon tiket liburan dianggap kurang berdampak, dengan persentase masing-masing 2,4 persen responden.
Tak hanya itu, lembaga riset ini juga melaporkan 23,8 persen responden menilai tidak satu pun dari program Prabowo itu akan berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat.
