KNews.id- Aktivis Nicho Silalahi buka suara terkait rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melalui tulisan di akun Twitter miliknya, Nicho Silalahi mengatakan bahwa seiring dengan disetujuinya UU IKN, maka Presiden Jokowi harus menaatinya dan buru-buru pindah ke ibu kota baru tersebut.
“UU pemindahan ibu kota sudah disetujui, maka @jokowi harus mentaatinya dan saya sarankan dalam tempo sesingkatnya harus keluar dari Jakarta dan berkantor di Nusantara,” ujar Nicho Silalahi dikutip Hops.ID pada Jumat 21 Januari.
Dia juga mengatakan agar Presiden Jokowi memboyong para anggota DPR RI ke Nusantara.
“Biar Istana Negara dan Gedung DPR RI kami bikin rumah tinggal,” katanya.
Lebih lanjut, dalam cuitannya yang lain, Nicho Silalahi mengatakan bahwa pemerintah tidak melakukan jajak pendapat dengan rakyat saat ingin menghadirkan ibu kota baru.
Nah, maka itu dia pun bertanya kepada pengikutnya, bagaimana jika rakyat menghadirkan pemerintahan baru.
“Tanpa jajak pendapat dari rakyat mereka menghadirkan ibu kota baru, gimana kalau kita rakyat menghadirkan pemerintahan baru? Baiknya kita buat jajak pendapat dulu. Yok kita gaspol,” tulis Nicho.
Nicho lantas membuat jajak pendapat dengan pengikutnya di Twitter. Dari situ, terlihat sebanyak lebih dari 3 ribu akun menyetujui ajakan Nicho untuk menghadirkan pemerintahan baru, sementara hanya sekitar 700-an yang tidak setuju.
Nicho Silalahi, dalam cuitannya yang lain juga mengatakan bahwa memindahkan ibu kota negara itu sama artinya dengan memindahkan permasalahan tanpa solusi.
“Masalah bangsa ini sebenarnya hanyalah jurang kesenjangan yang begitu dalam antara si kaya dan si miskin sehingga keadilan hanya milik kaum kaya dan kaum miskin cuma sekadar numpang hidup di negeri ini,” ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu DPR RI telah mengetuk palu mengesahkan UU IKN. Dari seluruh partai yang ada di DPR RI, hanya PKS saja yang menolak pengesahan itu.
Selain itu, nama ibu kota baru juga telah dipilih pemerintah, yakni Nusantara. Lagi-lagi, PKS menyatakan belum menyetujui pemilihan nama tersebut. Proses pembangunan ibu kota baru, Nusantara dikatakan akan dimulai pada tahun 2022 ini. (AHM/hop)
