KNews.id – Jakarta, Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta di Jakarta masih mengalami kekosongan stok BBM. Kondisi ini sudah terjadi sejak pertengahan Agustus 2025.
Pantauan Tempo pada Sabtu, 6 September 2025, SPBU Shell di Jalan KH. Guru Amin, Kalibata, Jakarta Selatan hanya menyediakan BBM jenis V-Power Diesel. Sementara jenis V-Power (RON 95) dan Super (RON 92) sudah habis hampir tiga pekan terakhir.
“Di sini sudah hampir tiga minggu habis, belum tahu kapan ada lagi,” kata salah seorang petugas di SPBU tersebut.
Kondisi serupa juga terjadi di SPBU BP Perdatam, Pancoran, Jakarta Selatan. Di sana, stok BBM RON 92 dan RON 95 tak tersedia. Presiden Direktur BP-AKR Vandra Laura mengakui distribusi yang dikelola perusahaannya memang terbatas. “Kami sedang berkoordinasi dengan pihak terkait, mencari alternatif pasokan, dan menyiapkan skenario operasional agar layanan pelanggan tetap terjaga,” ujarnya, 31 Agustus 2025.
Presiden Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia Ingrid Siburian juga belum bisa memastikan kapan stok BBM kembali tersedia. Saat ini, SPBU Shell hanya mengandalkan penjualan V-Power Diesel, layanan Shell Select, Shell Recharge, serta produk pelumas.
Penyebab Kelangkaan
Kelangkaan BBM di SPBU swasta diduga disebabkan oleh perubahan mekanisme impor yang diterapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Jika sebelumnya izin impor BBM diberikan untuk periode satu tahun, kini dipangkas menjadi enam bulan dengan evaluasi per tiga bulan.
Selain itu, SPBU swasta wajib memiliki izin usaha niaga atau pengolahan serta rutin melaporkan aktivitas impor ke Direktorat Jenderal Migas. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung belum secara tegas mengaitkan perubahan kebijakan itu dengan kekosongan BBM.
Namun, ia mengakui adanya lonjakan permintaan BBM nonsubsidi akibat kebijakan penggunaan QR Code pada pembelian Pertalite. Masyarakat yang terkendala persyaratan memilih beralih ke BBM nonsubsidi. “Terjadi shifting konsumsi sekitar 1,4 juta kiloliter dari Pertalite ke BBM nonsubsidi,” kata Yuliot di kompleks parlemen, Jakarta, 3 September 2025.
Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menambahkan, badan usaha swasta sebenarnya sudah mendapat tambahan kuota impor hingga 110 persen dari realisasi 2024. Namun, lonjakan permintaan tetap membuat stok menipis.
Solusi dari ESDM
Kementerian ESDM berencana melakukan sinkronisasi impor antara Pertamina dan badan usaha swasta. Yuliot Tanjung menyebut langkah ini penting agar pasokan sesuai kebutuhan nasional sekaligus menjaga neraca energi. “Kami sudah mendapatkan data berapa impor dari Pertamina dan berapa impor dari badan usaha,” ujarnya.
Ke depan, impor BBM tidak lagi dilakukan masing-masing perusahaan secara terpisah, melainkan disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan nasional. Direktur Jenderal Migas ESDM Laode Sulaeman menyebutkan sinkronisasi akan mencakup aspek teknis, termasuk standar spesifikasi BBM. Ia mengatakan produk yang dipasok wajib memenuhi standar RON 92, 95, dan 98.
“Kekurangannya akan kita sinkronkan dengan Pertamina. Prinsipnya mengoptimalkan pasokan yang sudah ada di dalam negeri,” kata Laode usai rapat dengan komisi XII DPR, Rabu, 3 September 2025.
Laode mengatakan BBM dari kilang Pertamina yang disalurkan ke SPBU swasta tetap harus memenuhi spesifikasi standar Dirjen Migas. Jika ada kebutuhan variasi, badan usaha swasta bisa menambahkan aditif sesuai aturan. “Spesifikasinya sudah diatur oleh Dirjen Migas. Teknisnya akan dibahas lebih lanjut,” kata dia.
