Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta 14 Januari 2026 – Perjuangan panjang membongkar jasus dugaan ijazah palsu Jokowi telah sampai pada titik kulminasi habituasi ketika semua sudah terbuka 99,9% palsu.
Situasi mentok karena Jokowi terlindungi oleh Presiden Prabowo ( mikul duwur mendem jero ) maka tidak akan ada pengadilan yang berani mengadili dugaan Ijazah Jokowi sampai final pengadilan atau memutuskan : Ijazah Jokowi asli atau palsu sampai Incracht (Inkracht van gewijsde).
Proses di pengadilan hanya proforma karena ijazah asli Jokowi memang tidak ada, apabila pengadilan berani memutuskan tidak asli, akan muncul gelombang politik yang sangat besar. Inilah yang dimaksud termul kalau Jokowi menunjukkan ijazah aslinya yang tidak asli ( palsu ) akan terjadi huru hara Nasional.
Kalaulah pengadilan RRT dkk, akan di paksakan di pastikan akan masuk perangkap strategi Operasi Blokade Total.
Kasus Eggi Sudjana akhirnya menemui Jokowi dengan latar belakang historis yang kontroversial, memberi sinyal Jokowi akan melakukan strategi Operasi Blokade Total, Enggi Sudjana hanya salah satu objek untuk memberikan sinyal.
Tujuannya tetap sama Mengubur Dugaan Jejak Ijazah Palsu Jokowi, strateginya lebih pragmatis dan brutal, “Mencegah Pembuktian Forensik” , seni persembunyian di tempat terbuka
Premis dasarnya adalah “Dokumen Yang Bermasalah”, maka strategi pertahanannya adalah Protokol Total Blockade. Mereka tidak akan bertarung di arena Substansi ( kertas, tinta dan pembuktian forensik dll ). Mereka akan mematikan lawan di arena Prosedur dan Persepsi.
Blueprint operasi taktis mereka:
Fase 1: The Cleaning Agent” ( Sanitasi oleh Agent ).
Cara kerjanya persis operasi intelijen, akan menyisir tokoh atau aktifis sebagai agent yang paling tahu letak “kotoran” yang harus dibersihkan ( Kampus, KPU, dll) akan diperankan agent aktif melakukan sanitasi.*
Operasi taktisnya :
1. Testimoni “Simulasi Pertaubatan”.
Beberapa aktifis yang semula yakin ijazah Jokowi palsu seolah olah menjadi insaf dengan membuat
narasi bahwa ia ( sebagai agent ) telah melakukan kesalahan selama ini, harus minta maaf kepada Jokowi.
- Ada rekayasa sekarang saya sudah tabayyun dengan Jokowi dengan menyatakan bahwa Ijazahnya asli
- Ini dianggap sebagai rekayasa pukulan untuk mematikan pengikutnya atau masyarakat luas, bahwa pernyataan ijazah Jokowi palsu tidak benar.
Sasarannya : yang ingin dicapai membubarkan kekuatan lawan yang berkeyakinan bahwa “ijasah Jokowi itu palsu”
2. Menjadi Saksi Kunci Lawan.
Ini adalah strategi masterstroke, * jika masih ada kekuatan yang akan tetap mengajukan perkara Ijazah Jokowi ke pengadilan, agent ini akan di pasang sebagai saksi kunci untuk pembenahan pihak Jokowi.
Sasarannya : membantu hakim agar ada jalan dengan mudah mematahkan gugatan baru, misalnya dengan kalimat: “Penuduh utamanya saja sudah meralat, apa lagi yang mau Anda buktikan?”
Fase 2: Tembok Penguasa ( Hukum Milik Penguasa )
Tim hukum Jokowi memiliki satu “misi suci”: Jangan biarkan fisik ijazah menyentuh meja laboratorium forensik. Kertas itu haram hukumnya diperiksa di bawah mikroskop.
Operasi taktisnya :
- Modifikasi doktrin _Ne Bis In Idem : asas hukum “jangan dua kali untuk hal yang sama”. Di Indonesia, asas ini mencegah seseorang diadili atau dihukum ulang atas perbuatan pidana yang sama setelah putusan hakim berkekuatan hukum tetap (inkracht)
- Mereka akan membangun argumen bahwa perkara ini sudah selesai lewat vonis Bambang Tri dan Gus Nur. Tidak peduli meski materi gugatan baru berbeda, mereka akan memaksa narasi bahwa isu ini sudah divonis hoaks oleh negara.
Sasarannya : Memaksa hakim mengeluarkan Putusan Sela (menolak gugatan di awal) sebelum masuk ke pemeriksaan bukti fisik.
Fase 3 : Akan di munculkan Kartu AS: “Force Majeure” ( Arsip ).
Jika tekanan publik tak terbendung dan pengadilan memaksa pembuktian, skenario darurat diaktifkan.
Operasi taktisnya :
- Pemusnahan alibi, “Buku induk sekolah rusak karena banjir tahun sekian,” atau “Arsip hilang saat renovasi gedung,” atau “Ijazah asli terselip, yang ada hanya legalisir.”.
- Celah Fatal (yg akan diexploit) : dalam hukum administrasi kita, legalisir akan dianggap sah tanpa perlu menunjukkan aslinya jika ada “Surat Keterangan Hilang” dari kepolisian”. Di titik ini, kebenaran di bunuh ( di matikan )
Fase 4 : Pengondisian Aku Saksi Hidup.
Teman seangkatan, guru, atau staf sekolah yang masih hidup akan “dirangkul”. Bukan dengan ancaman kasar, tapi pendekatan kesejahteraan (umroh, renovasi rumah, bantuan hari tua).
Operasi taktisnya :
- Rekayasa ini untuk menghidupkan “Memori Kolektif” yang seragam. “Ya, beliau lulusan sini. Saya ingat betul.” Kesaksian lisan yang emosional ini disiapkan untuk menutupi ketiadaan bukti forensik yang dingin.
Fase 5: Joint Operation (Pengalihan Isu)
Di medan tempur opini, pengalihan isue dengan cara semua kekuatan harus kerja paralel ( satu frekuensi )
1. Framing “Musuh Stabilitas”.
- Siapapun yang mengungkit ijazah akan dilabeli bukan sebagai pencari keadilan, tapi sebagai Sabotase Pemerintahan Prabowo-Gibran.
- Semua agent Jokowi harus bersuara paling keras: _”Sudahlah, dukung pemerintah sekarang. Jangan cari kesalahan masa lalu yang memecah belah bangsa. Kita harus Mikul Duwur Mendem Jero itu budaya kita” _
2. “Pembunuhan Karakter (Character Assassination)”.
Jika muncul tokoh baru yang vokal harus segera dibeli. Kalau gagal profil pribadinya akan dibongkar habis (di-Doxing). Masalah utang, skandal keluarga, atau jejak digital masa lalu akan diledakkan untuk mendegradasi kredibilitas penggugat di mata publik. Kalau tetap gagal harus di kriminalisasi.
Strategi Operasi Total Blokade ini, dirancang untuk memastikan status Ijazah Jokowi tetap berada di wilayah “Keyakinan dan Persepsi”, dan tidak boleh di sentuh oleh wilayah pembuktian ilmiah dan proses hukum yang akan mengadili bahwa Ijazah Jokowi memang palsu.
Strategi Operasi Total Blokade yang lebih besar, untuk mengamankan dugaan ijaza Jokowi, peran kekuasaan sangat sulit untuk di nafikan. Selamat berjuang, kita terus berjuang bersama, percayalah ketika telah datang yang hak – sekuat apapun kebathilan akan musna dan lenyap.
(FHD/NRS)
