KNews.id- Sikap berbeda yang ditunjukkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terhadap dua proyek besar di dua pemerintahan yang berbeda memunculkan pertanyaan besar di benak publik. Saat menjadi Menkeu di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sri Mulyani sempat menolak rencana proyek monorail hingga membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla marah besar saat itu. Alasan Sri Mulyani menolak proyek besar tersebut, lantaran ada kejanggalan dan akan membebani keuangan negara ke depan.
Namun, saat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani justru bergeming menyikapi proyek pembangunan kereta cepat yang nilainya juga sangat besar. Padahal dari segi ekonomi, sejatinya dia paham soal keuntungan negara dalam proyek itu.
“Kasus monorail itu batal, dibatalkan oleh apa? Dibatalkan oleh sikap akademis, dan kegigihan etis untuk mengatakan tidak, dan itu yang kita tahu menimbulkan kemarahan Pak JK waktu itu. Sekarang problemnya sama, perhitungan ekonominya enggak masuk, Sri Mulyani diam. Jadi Sri Mulyani disulap oleh dukun ini, kena sirep dukun itu,” kata akademisi UI, Rocky Gerung dalam acara diskusi virtual Indonesia Leaders Talk bertemakan “Plin Plan Janji Pemimpin” yang digagas PKS TV, Jumat malam (15/10).
“Nah kan di situ yang kita maksud, public policy tanpa basis sosial policy begini kacaunya,” tukas Rocky.
Rocky mengatakan, Sri Mulyani sempat mendapatkan apresiasi banyak kalangan lantaran menolak menggelontorkan uang negara untuk proyek monorail.
“Dulu kita andalkan Sri Mulyani sebagai standar etika dari seorang birokrat itu. Siapa dulu yang diusir sama DPR itu, Rini Soemarno itu berkali-kali diusir DPR, karena dianggap udeh ngaco. Sehingga, Sri Mulyani harus ambil alih beban itu. Sri Mulyani berkali-kali mewakili pemerintah, karena DPR enggak mau ngomong dengan Rini Soemarno. Sri Mulyani datang ke DPR untuk dicaci maki dia pasang badan,” katanya.
Untuk proyek kereta cepat ini, lanjut Rocky, Sri Mulyani sebagai pejabat publik yang mengetahui banyak hal soal keuangan negara tak semestinya memilih sikap diam, lantaran tidak memiliki keuntungan sama sekali untuk negara.
“Sekarang dengan hal yang sama, Sri Mulyani diam. Yang saya persoalkan adalah etika pejabat publik yang diam terhadap hal-hal yang enggak masuk akal itu. Sama diamnya Sri Mulyani melihat korupsi di depan matanya dia. Diamnya Sri Mulyani melihat seorang anak pejabat mempermainkan saham itu, melalui insider informasi,” ujarnya.
“Jadi standar etik apa yang ada pada istana hari ini, sehingga gagal untuk membaca problem keadilan dan kemakmuran yang bakal digerus oleh dua lintah ini, lintah di ibukota baru dan lintah di kereta cepat, kan itu harusnya yang menjadi pembicaraan publik,” pungkasnya. (AHM/bcra)
