KNews.id- Begawan ekonomi, Rizal Ramli angkat suara terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan bahwa warisan utang Indonesia dari masa lalu menjadi salah satu penyebab tingginya utang pemerintah saat ini. Menurut Rizal Ramli, alasan yang diungkapkan Sri Mulyani itu hanya sebagai pembelaan atas terus bertambahnya utang pemerintah.
“Ngeles kok kebangetan. Dalam tradisi negara demokratis, jika anda berkuasa boleh menyalahkan pemerintahan sebelumnya maks 6 bulan,” tulis RizalRamli yang juga mantan Anggota Tim Panel Ekonomi PBB di akun Twitternya, Kamis (28/10).
Rizal menjelaskan harusnya pemerintah fokus dalam mengurangi utang saat ini. Bukan menyalahkan pemerintahan sebelumnya.
“Setelah itu, ndak bisa lagi terus nyalahin pemerintah sebelumnya, anda kuasa kok untuk benahi! Malah +utang gila2an,” tegasnya.
Sebelumnya Sri Mulyani mengatakan, lonjakan utang Indonesia tidak terjadi begitu saja. Menurutnya, utang Indonesia sudah parah sejak puluhan tahun lalu, dan memburuk saat krisis moneter tahun 1997-1998.
“Waktu ada krisis 1997-1998 dengan adanya bail out, makanya utang kita (negara) sangat tinggi karena obligasi. Jadi ujung-ujungnya adalah beban negara,” ujar Sri Mulyani dilansir dari Kontan, Rabu (27/10).
Dia menjelaskan, saat itu banyak perusahaan dan perbankan yang meminjam dolar Amerika Serikat (AS), termasuk obligasi pemerintah. Hal itu menjadi beban untuk Indonesia, sebab nilai tukar rupiah terus terkoreksi, mulai dari Rp2.500 per dolar AS sampai dengan sekitar Rp17.000 per dolar AS.
Selain lonjakan utang, kala itu pemerintah juga berusaha memberikan stimulus pada perusahaan agar tidak semakin banyak yang buntung dan menjaga keberlangsungan ekonomi. Sri Mulyani juga menjelaskan, kenaikan utang pemerintah ibarat dua sisi, bisa menjadi penggerak ekonomi. Sebaliknya, bisa menjadi beban apabila tidak dikelola secara baik.
Dilansir Kompas.com, ia menyebut, pengelolaan anggaran negara tak bisa dilepaskan dari utang. Utang pemerintah dipakai untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mengenai banyaknya masyarakat yang antusias membahas utang negara justru membuatnya gembira, karena bisa turut andil mengawasi penggunaan APBN. (AHM/bcra)
