Siap-siap! Semua Pinjol Ilegal Bakal Diblokir, Hutang yang Galbay Bisa Lunas, Begini Caranya

Seperti dilansir Kupasonline.com dari YouTube Solusi Hutang.mb, Senin, 3 Juli 2023, Medy Brawny menyarankan agar Presiden Jokowi membentuk tim investigasi lainnya untuk menyelidiki kasus dari pinjol. Karena banyak masyarakat yang kehilangan gara-gara tidak mampu bayar pinjol dan terlanjur terjebak di pinjol lantaran kurangnya literasi dari OJK.

Namun, awal bulan Juli 2023 itu perencanaan pencabutan moratorium ini tidak bisa dicegah dn tidak bisa dihentikan bahkan OJK sudah serius ingin memasukkan pinjol ilegal menjadi legal. Sementara 102 pinjol hari ini, kata Medy Brawny, sudah menghancurkan ekonomi Indonesia. Medy Brawny berharap tanggapan khusus dari Presiden atau bisa ditunjuk pelimpahan permasalahan pinjol karena harus dilimpahkan kepada lembaga pemerintah atau pun ke Bank Indonesia.

Oleh karena itu, Medy Brawny berharap di penghujung jabatan bapak Presiden melakukan hal-hal yang terbaiklah buat masyarakat yang terjebak di pinjaman online supaya masalah ini bisa clear kalaupun pergantian presiden di tahun berikutnya minimal kasus pinjol sudah tidak begitu parah lagi. Menurut Medy Brawny, jika dibiarkan maka masalah pinjol ini makin menghancurkan ekonomi Indonesia di kelas bawah. Namun, korbannya bukan kelas bawah saja bahkan kelas menengah pun juga banyak.

“Dari subscriber saya itu rata-rata orang berduit semua yang kena ya meskipun ada juga yang kelas di bawahnya tapi banyak juga yang berduit. Jadi intinya korban dari pinjol ini bukan dipatokan lagi ke kelas menengahnya tapi sudah hampir menyeluruh. Karena tergiurnya gimmick dari iklan tadi ya iklannya semuanya tipe muslihat faktanya tidak sesuai,” ujarnya. Medy Brawny melihat, bahwa OJK tidak pernah menyampaikan dalam sebuah wawancara online untuk menegaskan terkait iklan pinjol yang penuh tipu daya. Namun, tindakan yang dilakukan OJK sampai detik ini tidak ada.

Makany, Medy Brawny berharap permasalahan pinjol ini sudah seharusnya dilempar ke Bank Indonesia atau Kementerian Keuangan. Karena ekonomi bawah gara-gara pinjaman online.  (Zs/KO)