Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Nasib Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak menentu setelah pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam wawancara bersama Rosi Silalahi di Kompas TV dinilai melawan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto.
Kapolri terlalu berani dan over confidence seolah olah urusan reformasi kepolisian lebih tahu dan atau lebih memiliki kekuasaan untuk menentukan nasib kedepannya. Apa ada bayangan kekuatan di balik Kapolri dan atau apa ada ancaman dari Jokowi yang membuat keder Presiden Prabowo Subianto.
Kelembagaan Polri akan direnovasi, dibubarkan dan ditata ulang seperti kepolisian di negara Georgia adalah wewenang Presiden Prabowo Subianto.
Aspirasi masyarakat terasa pada pilihan kedua dibubarkan dan ditata ulang, akibat kepolisian selama ini telah melampaui wewenangnya dari tiga pokok utama: menegakkan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Apa yang akan terjadi pada kepolisian berdasarkan aspirasi masyarakat menjadi issue yang berkembang, Reformasi polri oleh Presiden :
- Polri akan dibubarkan dan diubah menjadi Kementerian Keamanan RI.
- Brimob, Densus Anti Teror 88, akan diambil BNPT.
- Tim Taspikor Polri akan diambil KPK.
- ResNarkoba Polri akan diambil BNN.
- Korlantas Polri akan diambil Kementerian Perhubungan.
- Reserse Cyber Polri akan diambil Badan Cyber RI.
- Pol Air Polri akan diambil Bakamla (Badan Keamanan Laut).
- Akademi Polri (AKPOL) akan diubah menjadi –) Sekolah Tinggi Keamanan RI.
- Nama “Polisi” secara resmi hanya akan dipakai oleh Polisi Pamong Praja, Polisi Militer, Polisi Khusus Pemasyarakatan (Polsuspas), Polisi Hutan, Polisi Kereta Api, Polisi Siswa dll, yang semuanya bekerja di bawah Kepala Daerah di Kementerian Dalam Negeri.
- Nama Kapolri akan dihapus menjadi Menteri Keamanan RI
Rakyat masih menunggu kepastiannya. Kalau alternatif diatas benar – benar terjadi kata lain institusi kepolisian akan tamat ( sakaratul maut ), rakyat justru akan menyambut gembira.
“Justifikasi” masyarakat agar Reformasi Polri, dilakukan secara total. Masyarakat menganggap itu wajar, benar, atau dapat diterima masyarakat luas karena telah melibatkan bukti, pertimbangan, fakta untuk mendukungnya karena citra polisi sudah sangat rusak dan buruk di mata masyarakat.
Dengan Reformasi Polri secara total diharapkan ada perubahan, kepolisian bisa lebih ramah dan santun, tidak bisa lagi tampil arogan, sadis, kejam dan sewenang-wenang kepada masyarakat karena dipaksa harus berubah murni menjadi lembaga sipil.
Semua senjata yang selama ini dimiliki melebihi kekuatan TNI harus di lucuti. Tanda kepangkatan jenderal seperti perwira tinggi TNI harus di tanggalkan diganti dengan kepangkatan sipil.
Semoga Tim atau apapun namanya yang akan melakukan reformasi di tubuh kelembagaan Polri secara total bisa berjalan lancar sesuai aspirasi dan tuntutan rakyat, yang sudah, mededeg, marah, muak, jenuh, jengkel karena polisi sudah sangat arogan dengan prilakunya sudah melampaui batas sesuai tugas pokok kepolisian.
(FHD/NRS)
