“Jadi kita bicara TKD-nya, kita juga mendorong Pemda di daerah bisa benar-benar melakukan belanja, pembangunan, melakukan program-programnya untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (16/12/2022).
Khusus untuk pembayaran DBH migas untuk Kabupaten Meranti, Luky mengatakan, pemerintah bahkan telah membayarkan hingga 105% karena harga minyak mentah juga tengah naik.
“DBH total itu di anggaran Meranti Rp 108 miliar yang sudah direalisasikan itu Rp 208 miliar. Ini kan realisasi 2022. Untuk yang Rp 700 miliar itu makanya yang kami tanya datanya itu,” ujar Luky.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menambahkan, dengan catatan ini pemerintah daerah harus mengoptimalkan belanjanya untuk mendorong pemerataan pembangunan di daerahnya, termasuk di Meranti.
