KNews.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengklaim para oligarki kini tak bisa leluasa menguasai Hak Guna Usaha (HGU) selama 1 Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Ini disampaikan Nusron usai menghadiri Hari Santri Nasional di Pondok Pesantren (Ponpes) Mahasina Darul Qur’an wal Hadits, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (22/10/2025).
“Terbukti kelompok-kelompok oligarki yang dulu menguasai lahan banyak sekali tidak lagi bisa menikmati itu, ya kan?” tegas Nusron.
Nusron menjelaskan, Pemerintah kini lebih selektif dengan prinsip kehati-hatian untuk memperpanjang HGU.
Ini merupakan upaya memperketat fungsi pemberdayaan dan plasma di sekitar masyarakat menjadi lebih konkret.
Capaian Pendaftaran Tanah Pemerintahan Prabowo-Gibran
- Pendaftaran Tanah dan Sertifikasi Tanah
Capaian pendaftaran tanah nasional sampai dengan 2025 ialah luas bidang tanah terdaftar sebanyak 123,3 juta bidang dengan total bidang tanah bersertifikat 97 Juta Bidang.
Namun khusus periode Oktober 2024-Oktober 2025, capaian pendaftaran tanah mencapai 4.002.281 bidang.
Sementara capaian sertifikasi tanah 2.687.686 bidang. Adapun dari kegiatan pendaftaran tanah selama Oktober 2024-Oktober 2025, melahirkan penambahan nilai ekonomi (economic value added) sebesar Rp 1.021,95 triliun.
- Layanan Elektronik
Selama 1 tahun terakhir, capaian penerbitan sertifikat tanah elektronik meningkat kurang lebih 5.500.000 sertifikat dari semula 639.423 sertifikat.
Sehingga kini capaian sertifikat elektronik sebanyak 6.145.774 sertifikat atau 6,4 persen dari sertifikat tanah yang telah terbit di Kementerian ATR/BPN.
Adapun dalam 1 tahun ini, telah dilakukan dorongan peralihan secara elektronik. Di mana sampai Oktober 2025 telah terbit 35.182 akta peralihan elektronik dan 474 Kantor Pertanahan (Kantah) telah melakukan peralihan elektronik (98 persen).
- Sertifikasi Tanah Wakaf
Total jumlah tanah wakaf saat ini mencapai 278.689 bidang dengan luas 26.865.67 hektar.
Selama 1 tahun terakhir, capaian pendaftaran tanah wakaf meningkat kurang lebih 16.600 bidang.
Tanah wakaf terbanyak di provinsi Jawa Timur dengan 77.163 bidang, diikuti provinsi Jawa Tengah dengan 70.886 bidang, dan Jawa Barat dengan 48.629 bidang.
- Pendaftaran Tanah Ulayat
Dari tahun 2023 sampai September 2025, telah diterbitkan 58 Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dari 19 Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan total luas 1.006,37 hektar.
Adapun realisasi tahun 2025 per 15 Oktober 2025 ialah 16 HPL dengan luas 34,28 hektar, dan 166 DTU dengan luas 1.409,08 hektar.
Sementara target tahun 2025 yaitu 15 bidang bersertifikat HPL tanah ulayat dengan total luas 600 hektar.
- Reforma Agraria
Capaian redistribusi tanah selama periode 2020-2025 adalah 1.641.408 bidang dengan luas 879.942,736 hektar.
Sementara pada 2025, capaian redistribusi tanah dengan sumber TORA dari non pelepasan kawasan hutan adalah 6.049 bidang seluas 3.191,446 hektar.
Kemudian capaian redistribusi tanah dengan sumber TORA dari pelepasan kawasan hutan adalah 28.922 bidang seluas 13.624,83 hektar.
Sementara, capaian akses reforma agraria periode 2020-2024 adalah 496.252 Kepala Keluarga (KK).
Sedangkan pada 2025 yakni pemetaan sosial 9.100 KK dan fasilitasi pendampingan usaha akses 14.900 KK.
- Pengadaan Tanah dan Konsolidasi Tanah
Selama Oktober 2024-Oktober 2025,Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan pelaksanaan pengadaan tanah dengan total luas 1.551,953 hektar yang tersebar di beberapa provinsi.
Mulai dari Aceh 115,58 hektar, Banten 19,3 hektar, Jawa Tengah 1,4 hektar, Kalimantan Timur 57,26 hektar, Sumatera Selatan 84,19 hektar, dan Sumatera Utara 325,53 hektar.
Kemudian, Lampung 885,223 hektar, Sulawesi Tengah 25,37 hektar, Sumatera Barat 36,6 hektar, dan Daerah Istimewa Yogyakarta 1,5 hektar.
Sedangkan untuk konsolidasi tanah, meningkat dari 3.913 bidang (Januari-Oktober 2024) menjadi 4.239 bidang (Januari-Oktober 2025), atau naik sekitar 324 bidang (8,33 persen) dalam satu tahun.
- Penanganan Kasus Pertanahan
Selama tahun 2025, jumlah kasus pertanahan yang masuk sebanyak 6.015 kasus. Dari jumlah itu, 3.019 kasus pertanahan sudah selesai (50,02 persen), sementara yang masih dalam proses 3.006 kasus (49,98 persen).
- Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Selama periode Oktober 2024-Oktober 2025, Kementerian ATR/BPN mencatat capaian signifikan dalam penguatan tata ruang nasional dengan target 2.000 RDTR nasional.
Jumlah RDTR meningkat 119 dokumen (21,79 persen), dan RDTR terintegrasi OSS melonjak 189 dokumen (73,83 persen). Secara kumulatif, terdapat 665 RDTR (Perka/Perkada/Permen), dan 445 RDTR terintegrasi OSS.
- Dukung Tata Ruang Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan
Dukungan tersebut diwujudkan denhan terbitnya Permenko Bidang Perekonomian Nomor 16/2025 Terkait Program Strategis Nasional Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel.
Kemudian, penerbitan Persub Rancangan Perda RTRW Provinsi Papua Selatan Tahun 2025-2045.
Lalu, per 10 Oktober 2025, terdapat 25 KKPR yang telah terbit di empat Kabupaten yang melingkupi Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel).
- Dukung Swasembada Pangan dan 3 Juta Rumah
Untuk mendukung Program Swasembada Pangan, telah diterbitkan surat edaran Menteri ATR/Kepala BPN tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tanggal 22 September 2025.
Di sisi lain, juga memetakan potensi lahan untuk Program Ketahanan Pangan dan pembangunan 3 Juta Rumah.
Dari 33 Provinsi di Indonesia, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan SK Penetapan Tanah Terlantar sampai dengan tahun 2025 seluas 117.485,36 hektar.
Dari jumlah itu, yang sudah memiliki SK Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) seluas 37.790,75 hektar.
