KNews.id- Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Profesor Emil Salim blak-blakan mengkritik keinginan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Hal tersebut diungkapkan Emil Salim saat memenuhi undangan silaturahmi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD secara virtual, Kamis (26/8).
Dalam acara tersebut, turut hadir mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha, ekonom senior INDEF Faisal Basri, dan mantan Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief.
“Saya berempati dengan Menteri Keuangan yang pusing kepala, tetapi banyak dari teman-teman kita di departemen (kementerian) kurang paham bahwa pengeluaran menjadi terbatas,” jelas Emil Salim dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam.
“Sehingga berbagai pengeluaran seperti pembelian senjata, ibu kota negara dan macam-macam, berjalan seolah-olah keuangan itu (anggaran) tersedia banyak, padahal tidak. Ini bakal menyulitkan pengelolaan keuangan negara,” sambungnya.
Sementara itu, Faisal Basri menyoroti beberapa persoalan hukum di bidang ekonomi. Menurut dia, ekonomi akan survive kalau penegakan hukumnya baik.
“Saya terkejut dengan misalnya dibebaskannya kewajiban membangun kebun untuk gula rafinasi, sehingga kita mendengar keluhan dari industri makanan minuman, mereka sangat terganggu,” ungkap Faisal Basri.
“Di Jawa Timur, tidak ada pabrik yang memproduksi gula rafinasi, kita menunggu kehancuran pabrik gula nasional,” lanjutnya.
Semua yang hadir dalam dialog tersebut menyampaikan pandangan kemudian satu per satu direspons oleh Mahfud MD di akhir acara.
“Apa yang disampaikan, baik itu kritik, keluhan, atau masukan, pada umumnya senada, dan sebagian besar sudah diketahui pemerintah,” tegas Mahfud MD.
“Masalahnya sekarang, kita harus menemukan peta jalan untuk mengurai dan membenahi semua masalah itu, dan untuk itu kontribusi dari bapak-bapak sangat diperlukan,” imbuh Mahfud MD. (AHM/fjr)
