KNews.id- Rezim Joko Widodo (Jokowi) mirip era kompeni atas kebijakan yang memajaki rakyat mulai dari sembako sampai sekolah.
“Rakyat diminta menambal APBN dengan diperas melalui pajak sembako. Ini pemerintahan Presiden Jokowi atau masih era kompeni,” kata sastrawan politik Ahmad Khozinudin dalam artikel berjudul “DJP Memeras Rakyat Berdalih Pandemi? Ini Zaman Jokowi apa Zaman Kompeni?”
Kata Ahmad Khozinudin, di saat sejumlah usaha tutup, pemerintah malah mau mengambil pajak dari sembako yang merupakan hajat hidup rakyat banyak. Ia mengatakan, saat pandemi pendapatan pajak memang turun, tapi bukan dengan memeras rakyat majakin sembako untuk meningkatkan pendapatan.
Dalam pengelolaan APBN, kalau belum bisa menaikkan atau mempertahankan pendapatan, itu ya harus mengurangi pengeluaran, bukan memeras rakyat untuk memenuhi target penerimaan pajak.
“Yang benar itu, potong gaji Presiden, Gaji Menteri, Gaji Anggota DPR, gaji kepala daerah, gaji anggota DPRD. Berantas korupsi, hukum mati pelakunya, dan pecat semua pejabat yang tak amanah. Semua kegiatan ini akan menekan pengeluaran APBN, dan meskipun penerimaan berkurang karena pengeluaran dipangkas dan dikurangi, neraca APBN menjadi balance,” jelas Ahmad Khozinudin.
Tarif pajak Indonesia jangan hanya diperbandingkan dengan negara lain yang tarif PPN nya diatas 10 %. Hitung juga berapa PDB Indonesia, berapa pendapatan per kapita rakyat. “Wong Negara susah kok mau menerapkan pajak distandarisasi dengan negara kaya. Itu logikanya didapat dari sekolah di mana?” jelasnya. (AHM/SN)
 mirip era kompeni atas kebijakan yang memajaki rakyat mulai dari sembako sampai sekolah.){kind=link}