KNews.id- Presiden Joko Widodo bakal mengumumkan sejumlah nama menteri yang akan di-reshuffle. Momen ini tengah ditunggu masyarakat luas, setelah Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan jadwal pengumuman reshuffle kabinet oleh Kepala Pemerintahan akan berlangsung pekan ini.
Menurut Direktur Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, momen ini menjadi penting disaksikan karena memberikan gambaran besar wajah pemerintahan sekarang ini.
Reshuffle yang merupakan kebutuhan di dalam politik pemerintahan, dijelaskan Pangi, adalah hak prerogatif presiden yang tujuan intinya adalah untuk menyelamatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja dan capaian visi misi presiden.
Sehingga, katanya, menteri sebagai pembantu presiden tidak bisa tidak akan digantikan sewaktu-waktu, jika kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi dan target presiden, atau tidak mampu mengimbangi kerja presiden, atau tidak bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dan keinginan presiden.
“Maka itu keputusan presiden,” kata Pangi, Jumat (16/4).
Sebagai contoh, Pangi mengajak publik melihat keputusan Jokowi terhadap posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim nanti. Yang mana rencananya, kementerian itu akan dilebur bersama kementerian riset dan teknologi (Kemenristek).
Dalam konteks ini, keputusan Jokowi bisa dinilai dari alasan-alasan mengapa Nadiem perlu di reshuffle. Apakah ada dasar dan alasan-alasan yang konstruktif, dan tidak menyampaikan alasan berdasarkan asumsi dan persepsi.
“Apalagi hanya karena soal like or dislike, tapi basis pijakannya apa? Alat ukurnya apa? Sehingga dapat di pertahankan atau di reshuffle, paling tidak ada survei yang menjelaskan misalnya kementerian yang berkinerja baik dan tidak, misalnya,” kata Pangi.
Oleh karena itu, Pangi berpendapat jika dalam keputusannya nanti Jokowi menjabarkan alasan-alasan yang berbasis perbaikan kelembagaan pemerintahan, maka bisa dipastikan maksud dari kocok ulang sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.
“Jadi sudah ada jawabannya, bahwa reshuffle harus berbasiskan kinerja. Selama reshuffle berbasiskan balas budi pilpres, jangan berharap akan ada perbaikan kinerja pemerintahan (approval rating),” tuturnya.
“Presiden kan sudah tidak ada beban, maka ini momentum yang tepat dan pas untuk melakukannya,” pungkas Pangi. (AHM/bcra)
