KNews.id- Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus lalu menjadi sajian pahit dalam menyongsong hari kemerdekaan ke-76. Dalam naskah itu tertera pada akhir tahun 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8,11 kuadriliun. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY-JK sebesar Rp2,61 kuadriliun atau kenaikan lebih dari tiga kali lipat.
Dengan menggunakan asumsi implisit besaran PDB yang digunakan dalam RAPBN 2022, nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) akan mencapai 45,3 persen pada tahun 2022.
Jika ditambah dengan utang BUMN (hanya BUMN nonkeuangan), nisbahnya sudah akan mendekati batas 60 persen yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Perkiraan utang hingga 2022 bisa saja meleset ke atas kalau pertumbuhan ekonomi tak memenuhi target APBN 2021 dan 2022. Kemungkinan itu cukup besar karena selama pemerintahan Jokowi tak pernah sekalipun target pertumbuhan tercapai.
Memang harus diakui pandemi COVID-19 jadi biang keladinya. Namun, penanganan wabah yang lemah sedari awal–too little, too late–juga berkontribusi memperburuk sehingga ongkosnya kian mahal.
Gara-gara kerap mengutik-utik istilah untuk menghindari lock down sebelum menyebar ke seantero negeri, kepemimpinan yang dan pengorganisasian yang buruk, berbagai penyangkalan oleh para petinggi pemerintahan, dan “menuhankan” ekonomi, kita kalah dengan skor 0-2 melawan COVID-19: kesehatan kalah, ekonomi kalah.
Kekalahan di bidang ekonomi terlihat dari pemulihan ekonomi Indonesia yang relatif sangat lambat dibandingkan dengan negara-negara yang sedari awal lebih efektif memutus mata rantai penularan. Jangan hanya membandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 yang melesat 7,07 persen setelah empat triwulan berturut-turut sebelumnya minus (kontraksi).
Pada peraga di bawah tampak pemulihan ekonomi Indonesia hanya sedikit lebih cepat ketimbang Jepang, Korea, dan Vietnam. Tapi ingat, Vietnam tak pernah mengalami kontraksi selama COVId-19, sementara Korea mengalami kontraksi yang mild, sedangkan Jepang sudah terbiasa dengan pertumbuhan sangat rendah bahkan minus.
Utang semakin mengelembung karena pengeluaran pemerintah lebih cepat dari penerimaan perpajakan. Ditambah dengan kecenderungan selama sekitar sembilan tahun terakhir kenaikan penerimaan dari perpajakan lebih lambat ketimbang pertumbuhan ekonomi. Salah satu penyebabnya adalah obral fasilitas pajak demi menggenjot investasi yang notabene sudah relatif pada aras tinggi.
Tak disentuh sama sekali strategi menurunkan ICOR (incremental capital-output ratio) yang di era Jokowi 50 persen lebih tinggi dari era pemerintahan sejak Orde Baru. Justru KPK dilemahkan. Kemerosotan tajam indeks demokrasi kita membuat oligarki semakin mencengkeram. Beban utang bertambah berat karena lebih seperlima pengeluaran pemerintah pusat harus disisihkan untuk membayar bunga utang.
Jadi, jangan cuma melihat nisbah utang kita “hanya” 40 persen, yang jauh di bawah Jepang (237 persen), Yunani (177 persen) dan Singapura (133 persen). Meskipun nisbah utang ketiga negara itu sangat tinggi, beban pembayaran bunganya sangat rendah, masing-masing 9 persen untuk Jepang, 6,7 persen untuk Yunani, dan 0,6 persen untuk Singapura. Beban bunga di sini adalah persentase pembayaran bunga utang pemerintah pusat terhadap belanja total pemerintah pusat. Indonesia, sekali lagi, akan mencapai 20,9 persen tahun 2022.
Bisa dipahami, oleh karena itu, alokasi anggaran untuk Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial, dan Kementerian Koperasi dan UKM turun relatif tajam. Penurunan anggaran dialami pula untuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Riset dan Teknologi/BRIN (sekarang telah digabung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan). Sebaliknya, anggaran Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN dinaikkan.
Betapa terbatas kemampuan negara untuk mendorong tranformasi struktural untuk menghadapi tantangan nyata yang sudah di depan mata. Ruang fiskal semakin sempit karena dirongrong oleh kewajiban membayar bunga utang karena tak bisa ditawar-tawat–harga mati.
BPK telah mengingatkan beban utang pemerintah telah melampaui beberapa standar internasional. Pertama, Rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen melampaui rekomendasi IMF sebesar 25 persen – 35 persen. Kedua, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6 persen – 6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7 persen – 10 persen. Ketiga, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen melampaui rekomendasi IDR sebesar 92 persen – 167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90 persen – 150 persen.
Serasa mengawang tema yang diusung RAPBN 2020: “Pemulihan Ekonomi & Reformasi Struktural.” Yang kita butuhkan adalah TRANSFORMASI menyeluruh. Jika tidak, perangkap pendapatan menengah sudah di depan mata. (Ade/bcra)
