Menurutnya, OTT itu membuat negara terlihat buruk, padahal yang membuka peluang para pejabat itu terkena OTT KPK adalah negara sendiri, karena tidak menggunakan sistem digital dalam pengelolaan keuangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
“Jelek buat kita dong, karena kita bikin peluang ada OTT. Kalau semua digitalize kan enggak mungkin lagi OTT, bagus kan,” kata Luhut acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Jakarta, Selasa (20/12/2022).
