Oleh: Rizal Ramli, Aktivis
KNews.id- Biaya Pemilu Pemilu Februari 2024 dan Pilkada serentak November 2024 diperkirakan Rp 110 triliun. Biaya itu sangat besar, apakah pantas ? Apakah akan menghasilan pemimpin-pemimpin hebat, atau hanya pemimpin-pemimpin kelas boneka yang hanya bermodalkan pencitraan berbayar via PollsteRp dan MediaRp?.
Jika ingin memperbaiki Pemilu 2024 kita harus belajar 2X Pemilu Indonesia yg berhasil : 1955 dan 1999 (Zaman Habibie). Kedua benar2 jujur & adil, nyaris tanpa kecurangan. Dan biaya murah. Pemilu 1999 dipercepat dari 2002, hanya Rp1,3 Trilliun, bandingkan Rp110Trilliun utk 2024.
Pemilu tsb seharusnya diselenggarakan pada 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota DPR yang terkait dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak memiliki legitimasi, maka Habibie mempercepat Pemilu dari 2002 ke tahun 1999.
Salah satu kunci keberhasilan Pemilu 1955 dan 1999, sehingga benar-benar jujur, adil dan murah adalah anggota2 KPU dan Bawaslu terdiri dari wakil semua partai2 peserta Pemilu, mereka saling-awasi dan saling-intip sehingga tidak ada kecurangan. Internal Cross-Checking. Bukan wakil-wakil Ormas!.
Jadi kalau mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, anggota2 KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil Partai, sehingga terjadi internal cross-checking, bukan dari Ormas-ormas yang dipilih dan di-stir oleh yang saat ini berkuasa!.
Dengan teknologi digital hari ini, data Pemilu dari 88.000 TPS bisa langsung dikirim dan ditabulasi oleh Komputer KPU secara online, aman dan reliable. Tidak perlu lagi kardus-kardus di kirim ke Kecamatan, Kabupaten, Ibukota Provinsi karena di titik-titik itulah terjadi kecurangan-kecurangan, ganti data.
Wong data-data Pemilu hanya data numerik, lebih canggih data facial recognation technology! Tidak perlu lagi biaya saksi-saksi krn yg mampu bayar hanya partai-partai dibiayai cukong ! Di TPS cukup saksi wakil-wakil partai dan rakyat.
Jika kita semua mau, kita bisa bikin Pemilu yg jujur, adil, terpercaya dan murah. Masih cukup waktu untuk memperbaiki dan membenahi sistem Pemilu. Kecuali jika niatnya memang untuk Pemilu yang curang, koruptif dan hanya untuk menghasilkan Presiden Boneka! (AHM)
