KNews- Politikus dari PDIP Gilbert Simanjuntak mendesak Anies Baswedan meminta maaf terkait pernyataannya yang membandingkan pembangunan jalan di era Presiden Joko Widodo dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pasalnya menurut Gilbert, pernyataan itu tidak sesuai dengan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Heboh soal salah data tentang panjang jalan yang dibangun era Presiden SBY yang dikatakan Anies Baswedan lebih panjang dari yang dibangun Presiden Jokowi tidak diikuti permintaan maaf Anies maupun timnya,” ucapnya saat dikonfirmasi, Sabtu (27/5/2023).
Anies mengatakan hal tersebut di acara hari ulang tahun (HUT) ke-21 PKS pada sabtu (20/5/23). Anies menyebut pembangunan di zaman Presiden SBY lebih panjang dibanding era Jokowi.
Anies mengungkapkan pembangunan di era Jokowi sepanjang 1.569 km dari total jalan tol kini yakni 2.499 km. Pada zaman SBY, Anies mengatakan terdapat 144.000 km atau 7,5 kali lipat dari masa Jokowi.
Pihak Anies Salahkan Media
Pihak Anies menyalahkan salah satu media yang datanya dikutip oleh Anies Baswedan. Analis Komunikasi Politik yang mendampingi calon presiden dai Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, Hendri Satrio mengatakan Kementerian PUPR sebaiknya mengklarifikasi data ke salah satu media online saja.
Baginya, Anies hanya membaca data dari media saat membandingkan pembangunan tersebut. Kemudian Hendri juga mengatakan seharusnya pemerintah berterima kasih ke media karena pemerintah jadi melakukan pengecekan data.
Namun, Gilbert PDIP tetap pada pendapatnya karena Anies juga berkecimpung di bidang penelitian. Baginya, seharusnya Anies memvalidasi data terlebih dahulu sebelum diungkapkan ke publik.
Balasan Deputi Bappilu Partai Demokrat
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyampaikan bahwa data yang disebutkan oleh Anies Baswedan tidak ada yang salah karena ia menyajikan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Kamhar menilai data BPS memperlihatkan keberpihakan pemerintah. Baginya, terlihat pada masa SBY lebih pro rakyat daripada masa kini.
“Terlepas dari motif pihak-pihak yang menjadikan ini polemik, terang benderang bahwa data BPS ini menegaskan prioritas dan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan pemerintahan Pak SBY termasuk dalam pembangunan infrastrukturnya napas dan jiwanya pro rakyat, sementara pemerintahan Pak Jokowi terbaca lebih berorientasi proyek dan tidak pro rakyat,” tambahnya.
Selain itu, Kamhar memandang PDIP yang seharusnya meminta maaf ke masyarakat karena mendorong kader yang penuh gimmick dalam pemilu.
“Mereka yang mesti minta maaf kepada rakyat karena sejak awal kader yang didorong dan dipromosikan menjadi pemimpin di tingkat nasional dipenuhi rekayasa dan gimik,” ujarnya.
Kamhar juga menyinggung model pemimpin yang hanya bisa mengumbar janji tetapi tidak ada kapasitas untuk memenuhi janji-janji tersebut. (RZ/SR)
