KNews.id – Jakarta – Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhamad Sarmuji mendesak pemerintah secepatnya mengambil langkah mitigasi fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia. Apalagi, hal itu diikuti penguatan dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah akibat perang di kawasan Teluk.
Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah tersebut telah mendorong harga minyak dunia menembus di atas 100 dolar AS per barel sejak Ahad (8/3/2026). Pada saat yang sama, tekanan global juga tercermin dari penguatan dolar Amerika Serikat yang membuat nilai tukar rupiah menembus level Rp 17 ribu per dolar AS pada awal perdagangan Senin (9/3/2026).
Sarmuji menyebut, kombinasi lonjakan harga minyak dan penguatan dolar AS berpotensi memberikan tekanan besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terutama, sambung dia, pada pos subsidi energi yang sangat sensitif terhadap fluktuasi harga minyak dan nilai tukar.
Selain itu, Sarmuji mengingatkan penguatan dolar AS membawa konsekuensi langsung terhadap posisi utang luar negeri Indonesia. Ketika dolar menguat terhadap rupiah, sambung dia, nilai kewajiban utang yang berdenominasi dolar otomatis meningkat jika dihitung dalam rupiah.
“Penguatan dolar AS juga secara langsung meningkatkan beban utang luar negeri Indonesia dalam nilai rupiah. Artinya, kewajiban pembayaran pemerintah menjadi lebih besar ketika dikonversi ke rupiah,” kata sekjen DPP Partai Golkar itu.
Sarmuji pun mendesak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) segera melakukan simulasi berbagai skenario. Tujuannya agar pemerintah dapat mengantisipasi konsekuensi fiskal yang mungkin muncul apabila kondisi global tersebut berlanjut.
“Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa harus segera melakukan simulasi dan mitigasi agar APBN kita tetap valid. Konsekuensi terhadap beban APBN pasti tinggi, terutama pada subsidi,” ucap Sarmuji.
Dia juga menekankan, langkah antisipasi tersebut perlu dilakukan secara terbuka dan terkoordinasi. Hal itu mengingat dampaknya sangat luas terhadap stabilitas ekonomi nasional.
“Menteri Keuangan jangan asyik dengan dunianya sendiri. Situasi seperti ini membutuhkan koordinasi yang kuat dan komunikasi yang terbuka agar pemerintah, DPR, dan publik mengetahui langkah-langkah mitigasi yang sedang disiapkan,” ucap Sarmuji.
Golkar pun terus mencermati perkembangan situasi global yang berpotensi memengaruhi ekonomi nasional. Sarmuji menilai, kesiapan pemerintah dalam membaca risiko sejak dini sangat penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak geopolitik global.
“Gejolak global tidak bisa kita hindari, tetapi dampaknya terhadap ekonomi nasional harus bisa kita kelola dengan baik. Karena itu langkah antisipatif harus segera dilakukan,” ucap Sarmuji
