KNews.id- Pemerintah berencana untuk memasukkan anggaran proyek Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2022. Hal tersebut menuai kritik dari anggota DPR RI. Salah satu kritik tersebut datang dari Fraksi Partai Demokrat yakni Marwan Cik Asan pada rapat kerja (raker) dengan Menteri Keuangan di DPR hari ini, Rabu (19/1).
”Sri Mulyani adalah satu-satunya Menkeu yang selalu manut dan tidak pernah bilang “tidak” ke Presiden ! Doyan jilat langsung jadi Oon. Juga manut pada waktu perampokan Century. Tragedi,” kata Rizal Ramli (RR), sang Menkeu dan Menko Ekuin Presiden Gus Dur.
RR, tokoh nasional itu, sejak awal sudah menolak keputusan pemidahan ibu kota negara tersebut. Sebaliknya, ia bertekad akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara. Menurutnya, ada alasan historis dan perjuangan sehingga Jakarta tidak bisa dipindahkan ke tempat lain.
Menko Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid ini menjelaskan, jika tujuannya ingin membuat daerah maju atau pembangunan tidak tersentralisasi di Jakarta bukan dengan membangun istana baru. Atau dengan memindahkan ibu kota negara.
Rizal mengatakan salah satu cara yang bisa ditempuh untuk memeratakan pembangunan adalah dengan membuat UU alokasi umum, yaitu bagaimana membagi subsidi dari pusat ke daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Semoga kritik RR dan para anggota DPR-RI dilaksanakan Menkeu agar bangsa ini tidak terpuruk ke dalam krisis lebih dalam.
Pada raker tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengingatkan bahwa proyek IKN tidak sesuai atau cocok untuk dimasukkan dalam program PEN. Marwan merujuk pada Undang-Undang (UU) No.2/2020, khususnya pasal 11 ayat 2 yang berbunyi, ” Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.”
“Jadi saya ingatkan Ibu, jangan sampai kita terjerumus pada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang sudah kita buat. Kriteria mana IKN itu masuk pada pasal ini? Apakah dia termasuk kategori melindungi, meningkatkan kemampuan dan lain sebagainya sebagai dampak dari pandemi Covid-19?,” kata Marwan kepada Menkeu Sri Mulyani Indrawato yang turut hadir.
Sebagai respons, Menkeu Sri Mulyani Indrawati pun langsung menjelaskan anggaran pembangunan IKN pada tahap pertama di 2022 tidak harus dimasukkan dalam program PEN. Dia mengatakan anggaran IKN bisa saja dimasukkan ke anggaran kementerian/lembaga lain. Bendahara negara mengatakan bahwa realokasi dan refocusing yang dilakukan, termasuk pada rencana anggaran IKN, memiliki dasar dan alasan tertentu.
“Saya juga tidak ada masalah [memasukkan anggaran IKN ke pos lain]. Pos yang lain pun bisa dilakukan, misalnya Kementerian PUPR tentu dia juga menggunakan pos [anggaran] yang ada. Dalam sekitar pagu anggaran Rp110 triliun, di situ pun dia bisa melakukan realokasi di dalamnya. Sehingga, kalau PEN tidak boleh dihubungkan dengan IKN, tidak apa-apa juga,” kata Sri Mulyani. Pada konferensi pers selepas rapat paripurna kemarin, Selasa (18/1), Sri Mulyani menjelaskan bahwa ada lima tahap pembangunan IKN dari 2022-2045. Tahap pertama dari 2022-2024 dinilainya merupakan yang paling kritikal.
Pembangunan yang paling penting untuk didorong pertama kali dalam tahap pertama yaitu akses jalan dan akses transportasi melalui pelabuhan. “Ini yang akan kita design untuk 2022. Karena seperti diketahui, paket pemulihan ekonomi 2022 sebesar [Rp455 triliun] belum dispesifikasi seluruhnya. Ini bisa dimasukkan dalam bagian program pemulihan ekonomi, sekaligus membangun momentum IKN baru,” jelas Sri Mulyani kemarin. (AHM/kontrvs)
 baru di Kalimantan Timur ke dalam program Pemulihan Ekonomi){kind=link}