KNews.id- Demokrasi menjadi mundur bila para anggota DPR yang dipilih rakyat sebagai penyambung lidah mereka sudah kehilangan daya kritis. Tokoh nasional, Rizal Ramli, menilai, fungsi legislatif terlihat hanya di awal reformasi, tepatnya era Presiden Habibie dan Presiden Gus Dur.
Kala itu, sambung Rizal Ramli, daya kritis anggota DPR sangat tinggi. Penyebabnya, selain Habibie dan Gus Dur merupakan tokoh yang benar-benar demokratis, juga karena para anggota DPR sedang mengalami euforia usai keluar dari rezim otoriter Orde Baru.
“Pada waktu itu DPR itu lagi galak-galaknya. Habis keluar dari otoriter Soeharto kan,” ungkap Rizal Ramli dalam sebuah wawancara yang diunggah di akun YouTube Bang Arief, Jumat (2/4/2021).
Namun, Rizal Ramli menyayangkan, setelah era tersebut muncul sistem baru yang memberi hak bagi partai politik untuk me-recall atau mengganti anggota DPR dari fraksinya.
Bagi Menko Perekonomian era Gus Dur tersebut, kebijakan ini membuat anggota DPR tidak ubahnya seperti anggota pegawai negeri sipil (PNS) yang selalu manut pada atasan.
Padahal seharusnya, anggota DPR hanya bisa di-recall jika didasarkan pada kehendak warga yang memilih atau terlibat kasus kriminal.
“Seharusnya yang berhak recali itu pemilih atau dia kriminal,” ujar mantan Menko Kemaritiman itu.
Dengan sistem saat ini, maka anggota DPR menjadi lebih mudah dikendalikan oleh ketua umum partai. Sementara ketua umum partai bisa saja dikendalikan oleh pihak-pihak lain yang sedang mencari keuntungan.
“Jadi mengendalikan partai itu gampang, pegang ketua umumnya beri bisnis. Jadi mudah dikontrol,” pungkasnya. (AHM/bcra)
