KNews.id – Jakarta – Anggaran pos pendidikan yang ditetapkan pemerintah untuk 2027 sebesar Rp 820,9 triliun. Besaran tersebut naik sekitar Rp100 triliun dibanding outlook anggaran pendidikan 2026.
Menteri Keuangan RI (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penentuan anggaran pendidikan merujuk pada UUD NRI 1945, yakni sekurang-kurangnya 20%.
“Sesuai dengan Undang-Undang 1945, negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN dan nota keuangan tahun anggaran 2027, Jumat (14/8/2026), dikutip Sabtu (15/8/2026).
Anggaran pendidikan Rp 820,9 triliun akan dialokasikan untuk Program Indonesia Pintar (PIP) hingga bantuan operasional penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya. Dalam acara ini Purbaya merinci besaran anggaran untuk sebagian program.
Untuk PIP yang ditujukan bagi 22,1 juta siswa, pemerintah menganggarkan Rp 15,9 triliun. Kemudian untuk KIP Kuliah, targetnya ada 1,1 juta mahasiswa penerima dengan anggaran Rp 17 triliun.
“Untuk pembangunan 7 sekolah unggul Rp 2,7 triliun. Untuk renovasi sekolah dan madrasah itu Rp 18,2 triliun. Untuk pembangunan 100 SR (Sekolah Rakyat) dan operasional 166 SR sebesar Rp 32,9 triliun,” sebut Purbaya.
“Itu mungkin sebagian yang bisa saya sebutkan ya,” imbuhnya.
“Sekitar Rp 240 triliun untuk MBG,” ucapnya lagi.
Rencana Pemanfaatan Anggaran Pendidikan 2027
Dari total Rp 820,9 triliun, anggaran pendidikan direncanakan akan dimanfaatkan untuk program-program berikut:
- Tunjangan Profesi Guru (TPG) non PNS untuk 1,3 juta guru non-PNS
- Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah kepada 1,1 juta mahasiswa
- Program Indonesia Pintar (PIP) kepada 22,1 juta siswa
- Makan Bergizi Gratis (MBG) 60,6 juta penerima
- Pembangunan 7 Sekolah Unggul Garuda
- Renovasi sekolah dan madrasah dengan target 12.215 satuan pendidikan
- Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan operasional 166 Sekolah Rakyat
- Bantuan Operasional Sekolah untuk 54,2 juta siswa
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD untuk 6,3 juta peserta didik
- Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah untuk 1,7 juta guru di daerah
- Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah untuk 20,7 ribu guru di daerah
- Bantuan Operasional Penyelenggaraan untuk 148 museum dan taman budaya
- Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
