KNews.id- Banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Binsar Pandjaitan selain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dianggap sebagai satu sikap tidak tegas dari Presiden Joko Widodo.
Demikian pendapat Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun, terkait penambahan jabatan untuk Luhut yang jumlahnya kini sudah sebanyak 10 jabatan selama Jokowi memerintah.
Rico menjelaskan, Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Presiden Jokowi.
Sebabnya, dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat, sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2024 lalu.
“Aksi tunda pemilu dan 3 periode terjadi secara gradual, dengan salah satu puncaknya adalah statement Pak Luhut,” ujar Rico kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/4).
Menurut Rico, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional, utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan big data yang diolahnya.
“Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi, dengan kenaikan harga-harga, meledaklah itu semua,” tuturnya.
Yang lebih disayangkan Rico, setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu 3 periode, Jokowi seolah tak berkutik menindak Luhut.
“Karena justru Pak Luhut kan malah dapat tambahan jabatan baru,” demikian Rico. (AHM/rmol)
