KNews – RI punya IKN baru hanya ada di era Jokowi. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan semenjak Presiden Sukarno, baru sekarang wacana ibu kota baru ini terwujud. “Jokowi meninggalkan legacy melalui pembangunan IKN,” kata Ngabalin.
Ngabalin mengatakan, sekarang ini banyak orang yang tidak mengerti dengan kebijakan pemerintah, tetapi ikut berkomentar.
“Orang yang tidak mengerti ngrocos, ngrocos, ngrocos aja,” kata Ngabalin.
Menurut dia, pemerintah mengambil keputusan pembangunan IKN sudah dengan perencanaan yang matang. “Pemerintah sudah melakukan seluruh langkah untuk memutuskan pembangunan IKN, kita dukung saja biar berjalan lancar,” katanya.
Pemerintah akan mulai membangun ibu kota baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, setelah RUU IKN disahkan pekan lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pada tahap pertama, anggaran pembangunan IKN membutuhkan Rp 45 triliun.
Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3 persen.
Sisanya, dana didapat dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), swasta, dan BUMN sebesar 46,7 persen.
Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nusantara berasal dari uang APBN. Penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya.
Kala itu, Jokowi berkomitmen untuk tidak akan membebani dana APBN. Pasalnya, pembangunan IKN dinilai akan membutuhkan pendanaan hingga hampir setengah kuadriliun atau Rp 466 triliun. (RKZ/sn)
