Oleh : Sutoyo Abadi
KNews.id – Jakarta, Thomas Jefferson , mengatakan: “bahwa penindasan terhadap suatu bangsa lebih banyak dilakukan oleh penguasa dari bangsa itu sendiri daripada oleh penguasa asing”.
Penindasan rakyat yang terjadi di Indonesia akibat negara telah keluar dari rambu – rambu Pancasila dan UUD 45. Maklumat Yogyakarta telah memberikan peringatan sangat keras, pada tanggal 18 Mei 2024, bahwa :
- Apabila Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap berjalan di luar kendali UUD 45 dan Pancasila maka keadaan yang tidak terkendali harus diserahkan kembali kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Dalam kondisi darurat Revolusi Rakyat adalah salah satu cara yang syah menentukan dan mengambil kebijakan negara sebagai pemilik kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pada April 2025, dari 8 tuntutannya FPP TNI : point 1 negara kembali pada UUD 45 dan pada point 7 meminta kepada Presiden __Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas ( keamanan dan ketertiban masyarakat ) di bawah Kemendagri.
Di Indonesia berdasarkan Perpres No. 54 thn. 2022 tentang “Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia*, positioning POLRI langsung di bawah Presiden”.
Sejak era Presiden Jokowi polisi dipersenjatai melebihi kekuatan senjata TNI, dengan imbalan loyalitas buta Polisi pada Presiden, adalah petaka awal terjadi kerusakan di tubuh POLRI. Perselingkuhan Presiden dengan POLRI penyebab kewenangan dan kekuasaan POLRI bukan terkendali justru menjadi liar menjadi jagal menyiksa dan membunuh rakyat.
Polisi, menjadi kekuatan super body, menabrak siapapun yang berseberangan dengan kekuasaan , akibat Presiden telah memanjakan polri melampaui peran , fungsi dan tupoksinya.
Dalam UU nomor 2 thn 2002 tentang Kepolisian, tugas polisi itu hanya tiga : penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, telah salah dalam menjalankan “Tupoksinya”.
Polisi makin liar karena munculnya oknum kepolisian menjadi herder mengamankan proyek Taipan Oligarki karena bisa di suap dan dibayar lebih besar dari gaji yg di terima dari negara.
Terpantau dimana mana berperan sebagai body guard Oligarki, berperan sebagai penjaga rampasan tanah jarahannya dari gangguan dan mengusir penduduk dengan paksa dan dimana mana polisi harus benturan dengan masyarakat.
- Sikap keras, biadab, kejam, bengis diperparah oleh sikap dan penampilan wakil rakyat yang memiliki perilaku sama dengan oknum polisi yang sudah bejad etiks dan moralnyam
- Sikap arogan, sombong telah di pertontonkan terus menerus diulang -ulang, diatas kehidupan masyarakat yang sedang susah tanpa harapan perbaikan dan keadilan.
- Rakyat sudah pada puncak kemarahannya, sebagai pemilik syah kekuasaan negara mengambil tindakan dengan jalannya sendiri dan inilah embrio akan lahirnya revolusi.
Aparat keamanan sudah di ingatkan “kalau sampai ada yang mati ketika masa berdemo, apalagi dengan kekejaman , sumbu api kemarahan rakyat akan membesar dan akan muncul, memicu kekerasan meluas di seluruh wilayah Indonesia
Benar terjadi pada tanggal 28/08 terjadi kematian seorang driver pekerja ojol “Affan Kurniawan” bukan sedang ikut demo terapi sedang mencari nafkah mati dilindas mobil Brimob, kemarahan rakyat memuncak demo meluas merambah di beberapa daerah. Polisi langsung di posisikan sebagai musuh rakyat. ..
Back to zero, untuk Polri bukan hanya tata ulang institusinya, tetapi Presiden harus berani pecat pimpinan Polri dan semua anggota Polri yang terlibat kekerasan kepada rakyat.
“Kerusuhan masal juga di picu oleh Presiden sendiri yang lamban mengambil keputusan dan mengabaikan aspirasi rakyat yang sudah memanggil manggil meminta pertolongan Presiden atas kekejaman, kebengisan, kekejaman aparat keamanan yang sudah melakukan penindasan diluar batas perikemanusiaan, tidak didengar”
Revolusi akan datang tepat pada waktunya. Huru hara nasional akan meluas, potensi negara akan kembali normal atau bahkan menjadi penanda negara akan pecah berantakan.
(FHD/NRS)
