KNews.id- Retaknya hubungan antara Joko Widodo dengan Megawati kini tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dalam berbagai kesempatan, tanda tidak harmonisnya Jokowi dengan Megawati ini semakin terlihat. Imbas ketidakharmonisan itu, oleh sejumlah kalangan bisa memicu impichment atau pemakzulan terhadap presiden.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, berpendapat, tontonan yang dilihat publik dari gelagat Jokowi maupun juga elite-elite PDIP, selain Megawati, wajar jika dimaknai sebagai perceraian politik. Hanya saja, Adi melihat hal itu hanya sebagai ketersinggungan politik yang terjadi di antara kedua belah pihak. Itu pun karena persoalan dukung mendukung figur yang akan diusung sebagai capres 2024.
Adi kemudian menyoroti ketidakhadiran Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dalam acara resepsi pernikahan adik Jokowi, Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Solo, Jawa Tengah 25 Mei lalu.
Menurut Adi, ketidakhadiran Megawati maupun Puan mempertegas sikap penolakan elite PDIP terhadap Jokowi yang menunjukkan kecenderungan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai capres, sebagaimana yang disampaikan dalam acara Projo beberapa waktu lalu.
“Artinya hubungan keduanya sudah tidak biasa-biasa saja. Karena apapun judulnya PDIP ini partai kader,” ujar Adi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (30/5).
Namun begitu, perceraian hubungan antara Jokowi dengan Megawati yang semakin jelas terlihat pada momen pernikahan Anwar Usman dan Idayati
bisa memunculkan upaya-upaya memberhentikan presiden.
“Saya kira impichment itu enggak gampang. Koalisi nasional pemerintah kan solid sekarang. 82 persen DPR itu ya adalah pro Jokowi, dan sangat tidak mungikin Jokowi di impichment,” tuturnya.
Maka dari itu, Adi meyakini pernikahan antara Anwar Usman dengan Idayati bukan untuk menyelamatkan Jokowi dari ancaman impichment oleh DPR RI.
“Jadi ini adalah perkawinan biasa, orang yang berjodoh. Menurut saya enggak perlu dikait-kaitkan dengan politik impichment itu. Saya kira sampai 2024 jabatan Jokowi partai-partai koalisi tetap soid,” demikian Adi. (AHM/rmol)
