spot_img
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img

Respons Sri Mulyani terkait Kritik Jokowi soal Belanja Infrastruktur

KNews.id- Pidato Presiden Joko Widodo terkait belanja infrastruktur pemerintah pusat dan daerah yang dinilai tak jelas dan kerap tak sinkron langsung direspons oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia mengatakan nantinya belanja anggaran terkait pembangunan infrastruktur akan disinkronisasikan agar konsisten dan sejalan dengan arah pembangunan nasional. Saat ini, Kepala Bappenas tengah melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait dengan belanja infrastruktur tahun depan.

“Untuk belanja di bidang infrastruktur, kami akan lihat bagaimana pembagian belanja itu secara lebih konsisten. Seperti yang disampaikan Bapak Presiden konsistensi dari belanja pusat dengan daerah. Ini Menteri Bappenas sekarang ini sibuk membuat trilateral dan make sure prioritasnya akan tepat,” ujarnya di Komisi XI.

- Advertisement -

Tak hanya terkait infrastruktur, semua belanja anggaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah mulai dari bidang kesehatan hingga pendidikan juga akan dibahas dalam forum trilateral tersebut untuk ditentukan berdasarkan skala prioritasnya.

“Kami sampaikan ke sana. Sehingga beliau (Kepala Bappenas) sekarang memanggil semua menteri-menteri, kita dukung semuanya, prioritasnya supaya nanti jangan sampai ada belanja kementerian lembaga yang tidak cocok dengan TKDD-nya, dan ini menjadi hal yang perlu kita perbaiki,” jelasnya.

- Advertisement -

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyentil program, proyek, hingga data pemerintah pusat dan daerah. Untuk proyek misalnya, ia melihat ada yang dilaksanakan di sejumlah wilayah yang menurutnya tak memiliki ukuran keberhasilan dan sasaran yang jelas.

Hal tersebut menggambarkan masih adanya kesenjangan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Imbasnya, infrastruktur yang terbangun tak terkoneksi dengan program lain yang sedang dijalankan serta tak mendukung tujuan yang hendak dicapai.

- Advertisement -

Jokowi mencontohkan kasus itu bisa dilihat dari pembangunan waduk yang tak tersambung dengan jaringan irigasi baik primer, sekunder maupun tersier. Di tempat lain, ada pula pembangunan pelabuhan yang tak memiliki akses atau jalan masuk.

“Ini menyebabkan tidak optimalnya daya ungkit program yang dilaksanakan, dan masyarakat juga yang dirugikan karena tidak mendapatkan manfaat dari program itu,” jelas kepala negara dalam Peresmian Pembukaan Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah 2021, Kamis (27/5) lalu. (AHM/LJ)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini