KNews.id – Jakarta – Berikut ini kabar baik untuk PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemkab Sleman memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meskipun terjadi pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun ini.
“Jaminan itu, di Sleman tidak ada pemberhentian PPPK,” kata Bupati Sleman Harda Kiswaya di Sleman, Senin. Harda mengatakan pada tahun ini alokasi TKD untuk Kabupaten Sleman mengalami pengurangan sebesar Rp270 miliar. Namun, kondisi arus kas APBD Sleman dipastikan tetap stabil dan tidak terganggu.
Menurut dia, hal itu didukung oleh capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman yang cukup tinggi, sehingga mampu menyeimbangkan porsi anggaran daerah. “Alhamdulillah, Sleman itu punya PAD, sehingga PAD kami hampir 50 banding 50 dengan TKD-nya. Sehingga kami bisa mengatasi dampak pemotongan,” katanya.
Terkait dengan standar besaran gaji PPPK di Sleman, Harda mengungkapkan pihaknya terus berupaya agar hak finansial para pegawai dapat disesuaikan dengan Upah Minimum Regional (UMR), meskipun saat ini nilainya masih berada sedikit di bawah target tersebut akibat penyesuaian efisiensi anggaran.
Dia menyebutkan, saat ini jumlah PPPK yang mengabdi di lingkungan Pemkab Sleman terhitung cukup besar, yakni mencapai lebih dari 3.000 orang. Lebih lanjut Harda menegaskan PHK hanya berpotensi terjadi apabila oknum pegawai bersangkutan melakukan pelanggaran aturan atau disiplin secara individual alias kasuistis.
Oleh karena itu, ia meminta seluruh PPPK di Kabupaten Sleman untuk terus menjaga komitmen dan meningkatkan kinerja secara profesional.
“Saya minta PPPK semangat bekerja dengan bagus. Pemberhentian hanya terjadi jika ada pelanggaran aturan secara pribadi per pribadi, tetapi secara umum tidak ada PHK,” harap Harda.
