KNews – Reshuffle 2022 lebih berbobot, pertanda akan ada krisis politik. Reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lebih kental nuansa politiknya sehingga menandakan akan ada krisis politik di Indonesia.
“Dari komposisi yang ada nampaknya jabatan-jabatan yang direshuffle lebih kental nuansa politiknya daripada penyelesaian persoalan-persoalan bangsa yang tengah terjadi hari ini,” kata Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat kepada redaksi suaranasoonal.com, Kamis (16/6/2022).
Kata Nur Hidayat, menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi tentunya dituntut harus bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang ada seperti kenaikan harga BBM, minyak goreng, wabah PMK dan lain-lain.
Hal ini tentunya Presiden Jokowi semestinya lebih mempertimbangkan aspek Profesional daripada aspek politik.
“Dan tentunya keterlibatan tokoh partai seperti Zulkifli Hasan dan Raja Juli Antoni serta menteri-menteri yang juga aktif di partai politik ini akan beresiko terhadap kualitas penanganan krisis menjelang pemilu 2024 karena fokus mereka akan terbagi antara jabatan menteri dan kepentingan partai menjelang pemilu 2024,” ungkapnya.
Nur Hidayat mengatakan, jabatan Menteri Perdagangan saat ini adalah sebuah kursi panas karena publik sekarang sedang menyorot persoalan-persoalan yang tengah melanda yaitu persoalan kenaikan-kenaikan harga.
“Jika tidak ada perkembangan yang signifikan diakhir masa jabatan pemerintahan sekarang maka kemungkinan akan menjatuhkan kredibilitas pemerintah dan menurunkan elektabilitas dari partainya dan tentunya termasuk capres yang diusungnya di pemilu 2024,” paparnya.
Adapun posisi Wakil Menteri yang saat ini diberikan kepada 3 orang adalah posisi yang sebetulnya tidak begitu penting dan hanya akan menambah beban APBN.
“Dalam pidato Jokowi bahwa para menteri harus memiliki Sense of Crisis dalam melakukan kinerjanya. Akan tetapi ternyata dalam hal ini Presiden seperti gambling dalam menentukan menteri baru pada reshuffle kali ini. Karena jika dilihat track record bahwa menteri perdagangan sebelumnya yaitu Muhammad Lutfi mempunyai background profesional yang lebih baik daripada Zulkifli Hasan dalam sektor perdagangan,” jelasnya.
Kemudian Hadi Tjahjanto yang latar belakangnya dari militer tentunya ini juga masih dipertanyakan kapabilitasnya dalam penanganan Agraria dan Tata Ruang.
“Tentunya pada kondisi ekonomi yang sedang carut marut ini, pemilihan personil menteri dan wakil menteri ini tidak mencerminkan sense of crisis yang baik,” paparnya.
Kalau dilihat dari kinerja para menteri semestinya Menteri BUMN pun di reshuffle.
“Jika dilihat bahwa sejumlah BUMN mempunyai hutang hingga ratusan triliun. Beberapa BUMN dalam keadaan memprihatinkan,” pungkas Nur Hidayat. (RKZ/sn)
