KNews.id- Sampai dengan bulan Desember 2020, utang luar negeri (ULN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp US$ 58,08 miliar. Apabila menggunakan asumsi kurs Rp 14.000/US$ maka total utang pemerintah tersebut mencapai Rp 813,12 triliun. Tahun lalu, output perekonomian (produk domestik bruto/PDB) Indonesia di harga nominal mencapai Rp 15.434 triliun. Artinya total ULN BUMN Indonesia terhadap PDB mencapai 5,26%.
Total ULN BUMN pada Desember 2020 naik 12,32% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Terjadi peningkatan ULN BUMN sebesar 0,75% (mom) dibanding bulan November yang hanya tercatat mencapai US$ 57,65 miliar.
Peningkatan pertumbuhan ULN BUMN pada November tahun lalu juga tercatat sebesar 11,53% (yoy) saja. Kenaikan ULN BUMN terjadi di tengah perlambatan ULN total korporasi swasta di Tanah Air.
Per Desember 2020, total ULN swasta total tercatat mencapai US$ 208,28 miliar atau naik 3,78% (yoy) dibanding periode yang sama tahun 2019. Namun secara bulanan ULN swasta justru turun. Di bulan November 2020 total ULN swasta nasional mencapai US$ 209,8 miliar. Artinya ada penurunan 0,72% (mom).
ULN swasta dalam negeri tumbuh melambat. Pasalnya di bulan November 2020 kenaikannya mencapai 5,08% (yoy). Kini pangsa ULN BUMN terhadap total swasta nasional mencapai 27,9%.
Kendati pangsanya hanya 16% dari total ULN BUMN, pinjaman luar negeri perbankan pelat merah tumbuh 21,77% (yoy) pada Desember, naik signifikan dibanding bulan November yang hanya 13,42% (yoy).
Sementara itu untuk BUMN non lembaga keuangan kenaikan ULN-nya tercatat mencapai 12,92% (yoy) sedikit bertambah dari bulan November yang hanya 12,72% (yoy). Pangsa ULN BUMN non lembaga keuangan mencapai 78,6% dari total ULN BUMN.
Perkara ULN BUMN memang menjadi sorotan banyak pihak. Baik dari kalangan ekonom hingga masyarakat secara umum. Ada yang mencibir ada pula yang mengatakan asalkan masih dikelola dengan baik apalagi BUMN digerakkan untuk menjadi motor perekonomian nasional melalui proyek pembangunan infrastruktur.
BUMN karya menjadi perusahaan pelat merah yang banyak diperbincangkan, lantaran dinilai overleveraged alias kebanyakan utang. Rata-rata nilai liabilitas BUMN karya terhadap modalnya sudah tembus lebih dari 3x.
Namun dengan adanya UU Cipta Kerja dan Souvereign Wealth Fund (SWF) yang akan menampung aliran dana asing bisa digunakan sebagai alternatif pembiayaan non-utang, terutama untuk memacu proyek strategis nasional.
Tren pelemahan dolar AS akibat kebijakan ultra longgar The Fed memang membuat negara-negara berkembang seperti Indonesia kebanjiran dana asing. Daripada hanya mengendap secara temporer di investasi portofolio, pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengajak asing berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi RI.
Dolar AS yang masih akan tertekan tahun ini bakal membuat rupiah stabil cenderung menguat. Penguatan rupiah ke bawah Rp 14.000/US$ tentu saja menjadi katalis positif bagi kinerja BUMN yang terjerat pinjaman asing yang besar. Setidaknya beban bunga menjadi lebih rendah. (Ade)
Sumber: CNBCIndonesia
Discussion about this post