KNews.id- Kasus korupsi yang sampai saat ini masih belum berhenti di Indonesia menjadi satu bukti bahwa penegakan hukum yang ada belum memberikan efek jera bagi pelaku, maupun calon koruptor. terlebih, tersangka demi tersangka yang masuk juga nyaris hampir semua dari partai politik.
Padahal, parpol merupakan pilar utama demokrasi dalam sebuah negara. Tentunya dengan sejumlah kasus yang terjadi, parpol diharapkan dapat melakukan pembenahan di berbagai hal.
“Parpol ini memang sudah seharusnya berbenah diri, karena tidak mungkin kita berdemokrasi tanpa ditopang sepenuhnya oleh partai-partai yang berkualitas,” tegas Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, kemarin di Jakarta.
Menurutnya, parpol sudah waktunya fokus pada fungsi dan mampu menjalankan sistem kaderisasi yang menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas serta berkualitas.
Ia mengungkapkan, bahwa tidak sedikit kepala daerah yang ditangkap KPK per Mei 2021. Tentunya ini menjadi bukti parpol belum efektif sebagai pilar utama demokrasi, karena hasil pemilihan kepala daerah belum menghadirkan pemimpin yang bertanggung jawab.
“Saya mencatat sampai akhir Mei ini itu 431 kepala daerah yang terjerat OTT yang berurusan dengan hukum,” ungkapnya.
Siti juga menambahkan, kondisi empirik penyelenggaraan pilkada juga menunjukkan kesadaran politik rakyat sebagai pemilih belum memadai. Kemudian, isu netralitas aparatur sipil negara (ASN) juga masih menjadi persoalan yang membayangi pelaksanaan pemilihan.
“Politik transaksional, mahar politik, dan politik kekerabatan masih berkelindan dengan kontestasi pemilihan. Karenanya, harus ada evaluasi dan pengkajian mekanisme pemilihan gubernur maupun bupati/wali kota, keberadaan wakil kepala daerah, teknis penyelenggaraan pemilihan, dan penegakan hukum pelanggaran pemilihan,” tutupnya. (AHM/bcra)
