spot_img
Jumat, Maret 29, 2024
spot_img

Rakyat Menginginkan Joko Widodo Mundur Mirip Soeharto, Hilangnya Kepercayan Ekonomi Rakyat Kecil!

Oleh: Nazar EL Mahfudzi, Peneliti,Pusat Studi Islam dan Pancasila (PSIP) Universitas Muhammadiyah Jakarta

KNews.id- Berawal dari situasi elite politik yang menginginkan perpanjangan masa jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo, hampir mirip dengan apa yang terjadi saat Orde Baru dahulu. Terdapat ujaran Harmoko yang menjadi awal malapetaka Soeharto :

- Advertisement -

“Bapak Soeharto masih pantas memimpin negara ini dan rakyat mengharapkan Bapak Soeharto untuk bersedia menjadi presiden berikutnya,” jelang pemilihan presiden 1998. (Djadja Suparman.2005, dalam Jejak kudeta 1997-2005).

Luhut Binsar Panjaitan (LBP) generasi penurus Istana pada era Orde Baru, secara gencar dan meyakinkan mengatakan ke publik ;

- Advertisement -

“Terdapat big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024”.

Manuver LBP untuk menyampaikan kepada partai koalisi Golkar, PAN dan PKB secara panjang lebar  meyakinkan persetujuan cara Presiden Joko Widodo bisa memerintah lebih dari lima tahun atau masa 3 periode.

- Advertisement -

Bagaimana Strategi Patron Politik Oligarki Istana?

Patron politik Istana melakukan sejumlah koordinasi gerakan politk rakyat,  memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo sebagai bentuk kudeta konstitusi.

jumlah organisasi Mahasiswa poros Cipayung Plus telah bergabung dalam Patron Politik Istana.

Luthfi ketua dari PMII, Andry dari GMKI, Ridha dari IMM, Aqin dari HMI, Amir dari KM-AMPG, Mukit dari KAMMI, Keling dari PERMAHI,n Ronald dari GMNI, Huday dari IKMD dan IKAMI.

Usai mengundang organisasi-organisasi itu ke Istana juga mengundang Silaturahmi Nasional ( SILATNAS ) organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Tahun 2022, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (29/03/2022) siang.

LBP dan para menteri serta para pendukung partai koalisi, berusaha mendorong Joko Widodo 3 periode. Setidaknya, empat lembaga menunjukkan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf menembus angka 70 persen.Survei Litbang Kompas pada akhir Januari 2022 mengklaim bahwa kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf mencapai 73,9 persen.

Maka terjadilah permufakatan jahat ingin mengakali masa jabatan Presiden yang akan dirancang dalam Amanden dengan agenda proyek oligarki Ibu Kota Negara Baru (IKN)  yang menjadi lahan investor untuk memberikan keuntungan bagi elite parpol yang telah sukses menetapkan UU IKN.

Kesepakatan agenda oligarki untuk meneruskan kebijakan IKN membuka seluasnya lahan investasi pemilik modal bekerjasama dengan elite Parpol koalisi.Ibarat ingin diberikan mandat  DPR dan MPR melalui amanden konstitusi tanpa Pemilu 2024.

Presiden Joko Widodo  memegang prinsip yang mirip seperti Orde Baru :

“Tinggal glanggang colong playu, tidak mengelak dari kepercayaan rakyat demi kepentingan negara dan bangsa.”(AHM)

Berita Lainnya

Direkomendasikan

Ikuti Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PengikutMengikuti

Terpopuler

Terkini