KNews.id – Jumat, 29 Agustus 2025 – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menargetkan APBN Indonesia bebas defisit pada 2027 atau selambat-lambatnya 2028.
Padahal, sejak awal berdiri hingga kini, Indonesia selalu menganut sistem defisit anggaran, bahkan saat Orde Lama menerapkan anggaran berimbang pun tetap ditopang oleh utang luar negeri. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, defisit diperbolehkan maksimal 3% dari PDB dan utang maksimal 60% dari PDB, yang sejak saat itu menjadi pola permanen dalam pengelolaan APBN.
Menurut analisis NEXT Indonesia Center, untuk mencapai target fiskal tanpa defisit, APBN 2027 membutuhkan tambahan pendapatan sebesar Rp665 triliun. Menaikkan pajak dianggap berisiko menimbulkan dampak negatif, sehingga solusi utama adalah mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Presiden Prabowo juga menekankan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, yang diharapkan mampu menghasilkan return on asset (ROA) 5% atau sekitar Rp813,9 triliun per tahun dari total aset senilai US$1 triliun.
Prabowo menyebut model Danantara terinspirasi dari kesuksesan Temasek Holdings di Singapura, salah satu sovereign wealth fund (SWF) paling berhasil di dunia. Bersama GIC dan MAS, Temasek mampu menyumbang hingga 20% belanja pemerintah Singapura melalui Net Investment Return Contribution (NIRC).
Pada tahun anggaran 2024, kontribusi NIRC mencapai S$24 miliar atau sekitar Rp303,7 triliun, setara dengan 20,59% dari total pendapatan Singapura. Prabowo berharap Danantara dapat memainkan peran serupa untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional tanpa menambah beban utang.
Narahubung:
Research Coordinator Next Indonesia Center,
Phone: +62 823-1016-5120
(FHD/NRS)
