KNews.id – Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyoroti angka pengangguran lulusan sarjana yang menembus 1.010.652 orang pada tahun ini. Angka itu dianggap menunjukkan lemahnya sistem pendidikan, kebijakan ketenagakerjaan, dan arah pembangunan ekonomi nasional secara struktural.
“Ini menandakan bahwa sistem kita, baik pendidikan maupun pasar kerja, belum terkoneksi dengan kebutuhan nyata dunia usaha dan industri,” katanya dalam keterangan tertulis pada Kamis, 17 Juli 2025.
Puan menilai fenomena pengangguran sarjana sebagai potret stagnasi perencanaan pembangunan manusia nasional. Jika tidak segera ditangani, kata dia, bonus demografi Indonesia malah bisa berubah menjadi beban sosial dan ekonomi dalam waktu dekat.
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mengungkapkan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025. Dari jumlah tersebut, ada 1,01 juta lulusan universitas. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) itu menunjukkan tingkat pengangguran per Februari lalu mencapai 4,76 persen dari angkatan kerja Indonesia.
Berdasarkan status pendidikannya, jumlah pengangguran paling banyak berasal dari status pendidikan SD dan SMP yakni 2,42 juta orang. Di posisi kedua, ada lulusan SMA, sebanyak 2,04 juta. Berikutnya ada pengangguran dari jenjang akhir SMK, sebanyak 1,63 juta orang. Setelah itu ada juga 1,01 juta lulusan universitas, lalu 177,39 ribu lulusan diploma.
Tak ingin kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, Puan meminta pemerintah bertindak cepat dan berani mengambil langkah-langkah korektif secara menyeluruh. “Mendorong agar pemerintah mengevaluasi sistem pendidikan tinggi dan SMK, agar lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja lima hingga sepuluh tahun ke depan,” kata Puan.
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyebut kampus dan SMK harus menjadi bagian dari ekosistem produktif nasional, bukan sekadar pabrik gelar akademik. Dia menyarankan pemerintah pusat ikut membentuk pusat pengembangan keterampilan nasional di berbagai wilayah. Fasilitas ini untuk kebutuhan pelatihan ulang dan pelatihan lanjutan.
“Kita butuh pusat pelatihan berbasis industri yang tanggap terhadap kebutuhan zaman,” tuturnya. “Mulai dari teknologi digital, pertanian modern, logistik, sampai energi terbarukan.”
Masukan lainnya menyangkut kebijakan di sektor produktif dan investasi lapangan kerja yang seharusnya berfokus pada industri padat karya bernilai tambah, sektor hijau, dan ekonomi digital. Regulasi dan insentif fiskal, kata Puan, seharusnya menciptakan lebih banyak ruang kerja formal, bukan sekadar menumbuhkan sektor informal.
Dia mendorong pemerintah membangun platform digital terpadu lintas kementerian, untuk memetakan kebutuhan tenaga kerja sektoral secara dinamis. Layanan ini setidaknya harus melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Perindustrian, serta Badan Koordinasi Penanaman Modal.
“Selama kementerian dan lembaga masih bekerja dalam sekat masing-masing, masalah pengangguran tidak akan pernah selesai,” ucap Puan.
