KNews.id – Jakarta 6 Februari 2026 – Ketua DPR Puan Maharani mengatakakan, tragedi siswa SD yang bunuh diri di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) jelas membawa duka yang memilukan, dan menjadikan pelajaran yang berarti bagi negara.
Tak mampunya korban membeli kebutuhan sekolah, seharusnya dijadikan evaluasi bagi program pemerintah yang tak hanya menyediakan layanan sekolah gratis. Menurut Puan, pemerintah perlu melihat lagi apa saja yang menjadi kebutuhan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Program-program pendidikan terutama beasiswa dan bantuan pendidikan harus bisa mengatasi persoalan ini,” ungkap Puan.
“Sekolah harus bisa memetakan latar belakang anak didiknya dan memastikan setiap kebutuhan pendidikan dapat diberikan,” sambungnya. Politikus PDIP itu menyebut kasus di NTT bukan sekadar persoalan kemiskinan, tetapi juga terkait pendidikan dan kesehatan mental anak yang perlu mendapat perhatian serius.
“Peristiwa ini harus menjadi titik balik untuk mengevaluasi sistem pendidikan yang ramah anak dan mampu menjaga kesehatan anak didik secara menyeluruh termasuk kesehatan mental dan psikologi,” ungkap Puan.
“Pendidikan yang baik harus mampu memberikan ruang nyaman bagi anak saat belajar. Bagaimana sekolah turut memperhatikan personal dan ekonomi siswanya,” sambung dia. Puan juga meminta Pemerintah untuk lebih bisa menjangkau masyarakat di daerah untuk memberikan program-program bantuan sosial.
Ia menyatakan kepedulian sosial di lingkungan sekolah harus jadi satu peta jalan dalam sistem pendidikan.
“Kita perlu lihat persoalan di Ngada secara jauh lagi, kasus ini muncul karena kemiskinan. Sehingga negara harus menghilangkan akar masalah kemiskinan,” jelas Puan.
“Program-program Pemerintah harus diarahkan untuk mengatasi persoalan mendasar dalam kasus ini, yaitu kemiskinan,” kata dia.
Keluarga Bocah SD yang Bunuh Diri Tak Pernah Terima Bansos
Sebelumnya, kematian tragis YBR (10), seorang siswa sekolah dasar di Desa Naruwolo, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga kuat bunuh diri, menyisakan duka mendalam sekaligus sorotan tajam pada sistem administrasi kependudukan.
Bocah malang tersebut diduga nekat mengakhiri hidupnya karena himpitan ekonomi yang membuatnya tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar seperti buku dan pena.
Menanggapi peristiwa tersebut, Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) turun tangan menelusuri penyebab keluarga korban tidak tersentuh bantuan pemerintah.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Ngada, Gerardus Reo, memastikan bahwa keluarga YBR memang tidak pernah menerima bantuan sosial (bansos) apa pun. Hal ini bukan karena unsur kesengajaan, melainkan kendala administrasi kependudukan (Adminduk) yang belum tuntas selama belasan tahun.
Gerardus menjelaskan, ibu korban secara de facto telah tinggal di Desa Naruwolo selama 11 tahun. Namun, secara de jure, status kependudukannya masih tercatat di Kabupaten Nagekeo.
“Ibu korban masih ber-KTP Nagekeo, meski sudah 11 tahun tinggal di Desa Naruwolo. Kondisi tersebut membuat keluarga korban tidak tercatat dalam sistem bantuan sosial di wilayah setempat,” ujar Gerardus, Kamis (5/2/2026).
Pindah Domisili
Pasca tragedi ini, pihak Dukcapil langsung melakukan jemput bola untuk memproses perpindahan domisili keluarga korban agar mereka bisa masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saat itu juga kami langsung mendata dan memproses pindah penduduk. Besok, seluruh dokumen kependudukan sudah selesai,” tegas Gerardus.
KONTAK BANTUAN
Bunuh diri bukan jawaban apalagi solusi dari semua permasalahan hidup yang seringkali menghimpit. Bila Anda, teman, saudara, atau keluarga yang Anda kenal sedang mengalami masa sulit, dilanda depresi dan merasakan dorongan untuk bunuh diri, sangat disarankan menghubungi dokter kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan (Puskesmas atau Rumah Sakit) terdekat.
Bisa juga mengunduh aplikasi Sahabatku:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icreativelabs.sahabatku
Atau hubungi Call Center 24 jam Halo Kemenkes 1500-567 yang melayani berbagai pengaduan, permintaan, dan saran masyarakat.
Anda juga bisa mengirim pesan singkat ke 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat surat elektronik (surel) kontak@kemkes.go.id.
