KNews.id – Jakarta, Pemerintah menargetkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp 300 triliun pada 2025. Hal ini agar program KUR dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan berdampak besar bagi ekonomi. Selain itu, target KUR ini juga seiring kinerja KUR yang positif pada 2024.
Demikian disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Selasa (24/12/2024).
Belum sampai akhir tahun, penyaluran KUR 2024 berhasil melampaui target yang ditetapkan dengan penyaluran di sektor produksi mendominasi. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target 2024. Angka ini tumbuh sebesar 7,8% (yoy) dan disalurkan kepada 4,92 juta debitur.
Komposisi penyaluran KUR didominasi oleh sektor produksi yang mencapai 57,8% dari total penyaluran, menunjukkan keberhasilan KUR dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan UMKM.
Meskipun dihadapkan pada tantangan ekonomi global maupun domestik, kualitas penyaluran KUR tetap terjaga dan ditunjukkan melalui tingkat Non-Performance Loan (NPL) KUR sebesar 2,19% terjaga di bawah NPL nasional sebesar 2,21%.
Peningkatan kualitas penyaluran KUR juga ditunjukkan melalui jumlah total debitur baru KUR per 31 Oktober 2024 mencapai 2,52 juta debitur atau 107,65% dari target debitur baru KUR 2024 paling sedikit 2,34 juta debitur.
Hal tersebut dilihat juga dari peningkatan akses pembiayaan, debitur KUR yang bergraduasi pada 2024 mencapai lebih dari 1,30 juta debitur atau 111,24% dari target debitur graduasi KUR yang telah ditetapkan paling sedikit 1,17 juta debitur.
“Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan program KUR di Tahun 2025. Target penyaluran KUR tahun depan akan dioptimalkan sampai dengan Rp300 triliun, agar program ini dapat menjangkau lebih banyak UMKM dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian,” tutur Menko Airlangga, seperti dikutip dari keterangan resmi, Selasa,24 Desember 2024.
Pertimbangan Penyaluran KUR
Dengan penetapan target penyaluran KUR tersebut, diharapkan penyaluran KUR tahun depan mampu menjangkau lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur KUR yang bergraduasi.
Fokus penyaluran KUR kepada debitur baru diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM tanah air, sementara program pendampingan untuk mendorong graduasi debitur KUR akan mendorong mereka naik kelas baik secara kapasitas usaha maupun peningkatan pembiayaan dalam mengembangkan usahanya.
Keputusan Strategis
Rapat koordinasi kali ini juga menghasilkan sejumlah keputusan strategis untuk penguatan ekosistem KUR, antara lain:
1. Penataan kelembagaan termasuk sekretariat komite yang masih berjalan baik di unit kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan penetapan kembali KPA KUR akibat perubahan nomenklatur susunan organisasi di masing-masing kementerian/ lembaga anggota Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yakni Kementerian UMKM dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
2.Menyetujui usulan perubahan Permenko Pedoman Pelaksanaan KUR untuk mengoptimalkan pelaksanaan penyaluran KUR pada tahun 2025;
3.Menyetujui penyesuaian kebijakan Program Kredit Usaha Alsintan sebagai dukungan menyukseskan program ketahanan pangan;
4. Rakor juga menyetujui untuk meningkatkan dukungan pembiayaan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), antara lain melalui skema linkage dan serta memperluas lembaga keuangan yang dapat menyalurkan KUR PMI sehingga KUR semakin mudah diakses;
5. Menyetujui skema kredit/ pembiayaan investasi padat karya.
Program KUR Dioptimalkan
Dengan dukungan seluruh stakeholders, KUR diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan dan pemulihan ekonomi nasional, sehingga mampu mewujudkan cita-cita Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
Agenda hari ini juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri UMKM, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan Wakil Menteri BUMN, serta perwakilan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi, Kepala BPKP, dan Sekeretaris Kabinet.
