KNews.id – Jakarta7 Februari 2026 – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menegaskan bahwa Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah Papua.
Menteri PKP menyampaikan bahwa pada tahun ini pemerintah menargetkan pelaksanaan program BSPS sebanyak 400.000 unit rumah di seluruh Indonesia, sebagai bentuk keberpihakan nyata kepada masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pada tahun ini, pemerintah menargetkan program BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah. Seluruh kabupaten dan kota pasti mendapatkan BSPS. Tidak perlu lobi dan tidak perlu bayar. Ini perubahan yang besar dan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” tegas Menteri Ara.
Penyaluran BSPS tersebut diprioritaskan bagi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan. Penetapan daerah prioritas, lanjut Maruarar, didasarkan pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
“Berdasarkan data BPS, dari 20 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, 19 di antaranya berada di wilayah Papua. Data ini menjadi dasar kebijakan kami dalam menentukan prioritas penyaluran BSPS agar benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan,” ujar Menteri Ara.
Tingkat Kemiskinan Tertinggi
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan 20 daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi sebagai prioritas penerima BSPS, dengan alokasi minimal 300 unit BSPS untuk setiap daerah. “Dua puluh daerah paling miskin ini minimal harus mendapatkan 300 bantuan BSPS. Harus ada langkah nyata, bukan langkah biasa,” kata Menteri Ara.
Selain BSPS, Kementerian PKP juga menargetkan penataan kawasan kumuh di 15 lokasi pada tahun ini, dengan tiga lokasi berada di wilayah Papua, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat.
Menutup pernyataannya, Menteri Ara menegaskan pentingnya integritas dalam pelaksanaan seluruh program perumahan dan kawasan permukiman, serta mengingatkan agar tidak terjadi praktik korupsi dalam bentuk apa pun.
Ia menekankan bahwa keberpihakan Presiden Prabowo Subianto terhadap rakyat kecil sangat jelas dan konsisten, dan harus diwujudkan melalui program yang tepat sasaran serta berdampak nyata bagi masyarakat.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan, relokasi rumah korban bencana di Wilayah Sumatera tidak akan jauh dari lokasi awal. Pemindahan ini juga bergerak cepat, namun tetap sesuai aturan.
“Ini memindahkan, bukan hanya membangun rumah, membangun jalan, tapi kehidupannya,” katanya di Kemendagri, Senin (26/1/2026).
Ia juga menekankan pentingnya ketepatan data, kepastian hukum, serta pemilihan lokasi relokasi yang aman dari risiko bencana, dekat dengan sumber mata pencaharian, dan memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti pasar, sekolah, dan layanan kesehatan.
“Jadi kita juga tidak boleh nanti membangun rumah ternyata kosong. Kenapa? Jauh dari tempat kehidupannya. Tidak boleh begitu. Jadi kita mesti benar-benar cek betul [ekosistemnya],” tegasnya.
Ia menyebut pentingnya gotong royong lintas kementerian dan lembaga agar penanganan pascabencana dapat berjalan efektif dan berkualitas. “Untuk bagaimana semuanya tetap tata kelolanya benar tapi cepat dan berkualitas. Saya pikir tematik fokusnya ya, cepat, benar, sesuai aturan dan berkualitas,” ujar Maruarar.
