KNews.id- Hingga saat ini, kualitas demokrasi di Indonesia terus dipertanyakan publik. Terlebih setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo meminta masyarakat lebih aktif untuk mengkritisi pemerintah. Ajakan itu tidak lantas disambut baik oleh aktivis dan tokoh kritis lantaran ada kekhawatiran siapa yang bersuara akan berurusan ke meja hijau.
Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule salah satu yang merasa bingung dengan ajakan Jokowi tersebut. Sebab faktanya banyak aktivis yang dipenjarakan dengan tuduhan “yang dicari-cari” oleh para pendengung saat kritis kepada pemerintah.
Dua aktivis senior Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat menjadi contohnya. Saat keduanya kritis kepada pemerintah, kini mereka harus berhadapan dengan masalah hukum. Bahkan tokoh Islam sekaliber Din Syamsuddin pun dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan “mengada-ada”, yakni radikal.
Iwan Sumule mengingatkan bahwa demokrasi hadir bukan untuk membebaskan rakyat berpendapat. Memang ada aturan-aturan dalam demokrasi yang harus ditaati, tapi itu bukan dimaksudkan untuk memenjarakan atau membungkam rakyat yang kritis.
“Demokrasi itu untuk membatasi kekuasaan, bukan batasi kebebasan berpendapat. Demokrasi itu adanya ‘rule of law’, tapi bukan untuk penjarakan rakyat,” terangnya lewat akun twitter pribadinya.
Soal kualitas demokrasi Indonesia, Iwan Sumule menyoroti laporan dari The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang indeks demokrasi negara-negara di dunia. Dalam laporan itu, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dengan skor 6.3. Skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48 dan merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia bahkan dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Atas alasan itu, Iwan Sumule mempertanyakan alasan para pendukung pemerintah yang masih memberi dukungan meski di rezim ini indeks demokrasi nyata menurun.
“Indeks demokrasi turun dan banyak fakta tak adanya kebebasan berpendapat, tapi kok masih banyak yang belain rezim ini?” tutupnya. (AHM)
Sumber: Law-Justice
