KNews.id- Sikap pejabat negara yang melaporkan para aktivis yang kritis ke kepolisian menunjukkan anti-demokrasi. Menurut Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM), Iwan Sumule, selain membunuh demokrasi, sikap itu juga memperlihatkan para pejabat tidak pantas untuk duduk di tempat yang tinggi.
Dalam kasus ini, mengkritik Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko dan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Sebagaimana diketahui, Moeldoko melaporkan dua peneliti ICW ke polisi. Sementara, Luhut menggugat aktivis pegiat HAM Haris Azhar Rp 100 miliar.
“Jadi muak lihat kedua pejabat negara ini. Sok Clean!” kata Iwan Sumule, Rabu (13/10).
Iwan Sumule-pun mengingatkan Moeldoko dan Luhut Binsar Pandjaitan bahwa dikritik dan jadi sorotan publik merupakan risiko seorang pejabat negara. Kritik tidak hanya mengarah pada kebijakan yang kontroversial yang diteken pejabat, melainkan hingga ke gaya hidup mereka. Mulai dari bisnis yang menggurita hingga barang mewah yang disandang.
“Luhut dan Moeldoko, jika tak mau dikritik dan jadi sorotan publik, jangan jadi pejabat publik dan negara,” tandas Iwan Sumule. (AHM/bcra)
