KNews.id – Jakarta, Presiden Prabowo Subianto berencana mengalihkan tender proyek-proyek strategis kepada perusahaan swasta. Menurut dia, perusahaan swasta lebih punya pengalaman dan bisa efisien. Mulanya dia mengatakan ingin memberikan peran lebih besar ke perusahaan swasta. Dia sekaligus membantah menyetop pembangunan infrastruktur di Indonesia.
“Saudara-saudara saya ingin memberi peran yang lebih besar kepada swasta,” kata Prabowo dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia, di Ritz-Carlton, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
“Ada yang mengatakan saya menghentikan proyek-proyek infrastruktur, tidak bener, saya tidak menghentikan, saya mengubah,” Prabowo menambahkan.
Kepala Negara ini mengatakan, beberapa proyek infrastruktur kunci akan dialihkan ke perusahaan swasta. Alasannya, swasta dinilai lebih efisien dan punya pengalaman. “Infrastruktur akan sebagian besar saya serahkan kepada seasta untuk membangun. Swasta lebih efisien, swatsa lebih inovatif, swasta lebih pengalaman saudara-saudara sekalian,” ungkapnya.
Serahkan Pembangunan Jalan Tol-Bandara
Dia mencontohkan, perusahaan swasta bisa masuk menggarap proyek seperti jalan tol, pelabuhan, hingga bandara. Sementara itu, pemerintah akan fokus pada pembangunan yang langsung menyentuh rakyat.
“Jadi nanti jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan, swasta silakan bergerak semuanya,” tegasnya.
“Berkali-kali saya katakan nanti pemerintah akan (membangun) yang penting-penting dan yang inti-inti yang menyangkut perlindungan kepada rakyat dan sebagainya. Tapi yang bisa dilakukan swasta harusnya swasta berkembang, swasta bekerja untuk semuanya,” tambah Presiden RI ke-8 itu.
Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) target menghimpun dukungan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur senilai Rp 700 triliun. Total target itu disasar selama 5 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Triono Junoasmono mengatakan, investasi tersebut akan dilaksanakan melalui proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
“Jadi sudah banyak yang sudah kita list untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan kita dorong ke KPBU,” ujar Yongki, sapaan akrabnya di Kantor Kemenko IPK, Jakarta, Rabu (8/1/2025). Targetnya, jumlah dukungan pembiayaan infrastruktur hingga 2029 akan meningkat Rp 260 triliun dari masa pemerintahan kabinet Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
“Sekarang yang untuk pembiayaan infrastruktur memang sedang kita genjot. Mudah-mudahan meningkat, yang tadinya 5 tahun yang lalu sekitar Rp 440 triliun, meningkat hampir Rp 700 triliun,” paparnya.
