KNews.id – Jakarta 5 Februari 2026 – Presiden Prabowo Subianto berjanji kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa Indonesia akan menarik diri dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) jika bertentangan dengan prinsip Indonesia dan perjuangan kemerdekaan Palestina. Pertanyaannya, mampukah Indonesia menekan Amerika Serikat (AS) agar berpihak kepada kemerdekaan Palestina?
Pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia (UI), Yon Machmudi mengatakan, janji Presiden Prabowo bisa menjadi komitmen yang dipegang oleh publik di Indonesia berkaitan dengan jaminan sejauh mana keberadaan Indonesia di BoP membawa manfaat bagi Palestina.
“Tentu tuntutannya adalah Presiden Prabowo bisa menjaga amanah konstitusi melalui BoP, memastikan pendudukan oleh Israel bisa diakhiri dan kemerdekaan Palestina bisa terealisasi menjadi negara yang berdaulat,” kata Yon.
Yon mengungkapkan, pertanyaannya adalah Indonesia melalui Presiden Prabowo bisa merealisasikan cita-citanya di BoP atau tidak. Dapatkah Presiden Prabowo menekan AS agar dapat memberikan kemerdekaan bagi rakyat Palestina?
Yon menegaskan, dukungan publik di Indonesia itu menjadi penting. Saat masyarakat di Indonesia mendukung upaya Presiden Prabowo yang berjanji untuk bisa membawa aspirasi melalui BoP, maka ini menjadi semacam semangat baru bagi Presiden Prabowo untuk merealisasikannya. Presiden Prabowo pun dinilai semakin percaya diri membawa misi itu dan tidak akan berubah.
Oleh karena itu, dia menilai, hal tersebut perlu diberikan perhatian khusus, sejauh mana Indonesia bisa menekan AS melalui diplomasi di BoP. Hal ini bisa dilakukan jika Presiden Prabowo dan Indonesia jadi kekuatan penyeimbang.
“Ketika dikhawatirkan Amerika Serikat (AS) dan Israel terlalu condong untuk membela kepentingan mereka dan tidak mau memberikan kemerdekaan Palestina, maka kekuatan penyeimbang lain dalam kekuatan kelompok delapan negara Muslim itu bisa menjadi faktor penting,”kata Yon.
Yon menerangkan, jika kemerdekaan Palestina tidak direalisasikan, proyek selanjutnya juga tidak memungkinkan terjadi. Indonesia pun harus menjadi kekuatan penyeimbang bersama delapan negara Muslim di BoP. Dia menilai, hal tersebut dianggap sebagai sebuah kesempatan yang diberikan publik untuk Presiden Prabowo bisa membawa aspirasi itu.
“Guna menjaga kepentingan rakyat Palestina agar tidak dibajak dalam perundingan-perundingan oleh Amerika Serikat dan Israel sehingga Amerika Serikat lebih rasional dalam merealisasikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” jelas Yon.
Yon mengingatkan, ada batas waktunya ketika nanti arah BoP tidak ke arah sana, yakni yang menguntungkan dan memberikan keadilan bagi rakyat Palestina. Saat itu, Indonesia harus menarik diri sebagai peringatan dan tekanan. Tentunya langkah Indonesia harus diikuti oleh negara-negara Muslim lainnya yang komitmen mendukung rekonstruksi di Gaza, Palestina.
