Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Selaku Penguasa Republik Indonesia Prabowo mesti ekstra hati hati, jangan sampai kebijakan Gubernur Sumut menantu Joko Widodo memicu polemik daerah (lokal) yang dikenal memiliki sosial karakter khas temperamental di tanah air, yakni Sumut dan Aceh.
Adapun kebijakan Bobby dimaksud adalah merazia kendaraan bermotor dengan pelat nomor Aceh BL yang beroperasi melintas diwilayah Sumut mesti berpelat nomor BK atau BB.
Lalu polemik yang lahir yang berasal dari kebijakan sang menantu Jokowi, memancing reaksi Gubernur Aceh. Muzakir Manaf (Malem), mengeluarkan instruksi tegas dan lebih radikal, bahwa, semua exavator ilegal yang beroperasi di hutan Aceh, harus segera hengkang.”
Oleh karenanya kausalitas daripada aksi dan reaksi ini, tentu saja berimplikasi mengganggu stabilitas nasional, tidak hanya kepada kedua daerah.
Lalu pertanyaan publik, “apakah gejala gejala politik ini sebagai bagian yang membuat Tokoh Ulama sekaliber Abubakar Ba’asyir sehingga “rela” mengunjungi Jokowi ke jalan Kutai Surakarta?
Jawaban informasi yang tepat adalah milik BIN, dan Tito selaku Menteri Dalam Negeri yang semestinya lebih mengetahui. Wallahu’alam.
Namun pastinya, Presiden RI harus ‘ekstra waspada politik’ sejak dini menjelang bulan bulan dan tahun kedepan pra berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden RI 2029.
Oleh karenanya dan selebihnya, Prabowo mesti sigap dan tegas bertindak prioritas demi mengatasi segala polemik walau baru sebatas ‘serpihan intrik intrik api politik’ sekecil apapun, demi faktor keselamatan dan persatuan NRI.
Dan secara politik sepertinya, andai terjadi peristiwa dengan gejolak politik dengan indikator tidak kondusif (red bip) serta high risk dengan prediksi bisa menjadi trigger menuju perpecahan dan persatuan NRI level nasional, dan seandainya indikasi ‘bibit chaos’ wujud manufer “beraroma Geng Solo serta ditandai keterlibatan oknum Parcok”, maka suka tidak suka, sepertinya sulit terbantahkan publik mayoritas bakal menggeliat lalu berpihakan kepada Penguasa Sah RI 1 serta manunggaling dengan TNI.
(FHD/NRS)
