Oleh : Damai Hari Lubis – Pengamat KUHP (Kebijakan Umum Hukum dan Politik)
KNews.id – Jakarta, Pendidikan politik yang Prabowo tunjukan kepada bangsa ini cukup wise and precise di saat hari ultah ke 17 Partai Gerindra di Sentul Bogor (15 Februari 2025).
Ketika Prabowo meneriakkan kalimat “hidup Jokowi!” Itu hak subjektifitas Prabowo selaku pribadi.
Silahkan sisi pandang subjektivitas publik menilainya, entah dari sisi keberhasilan Jokowi atau sebaliknya gagalnya Jokowi dalam membangun karakter adab dan budaya bangsa (building national character) atau dalam membangun pisik negara ini secara luas, atau dari parameter seringnya Jokowi mendustai bangsa ini sampai 100 X lebih terserah saja, ini hak kebebasan berpendapat daripada masing-masing individu yang memang sepatutnya di negara demokrasi yang berkebebasan menyampaikan pendapat.
Namun yang membuat penulis senang adalah Prabowo selaku presiden dan selaku pribadi ternyata amat menyadari tentang keberadaan hak dan menjalankan hak nya, sesuai fungsi kebebasan menyampaikan pendapat, dan sesuai Undang-undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) yakni sistim hak hukum yang berimbang (balance of rights) atau keseimbangan hak terkait tentang eksistensi hubungan publik dengan pejabat publik atau hak sebaliknya, hubungan hukum antara pejabat publik terhadap publik, yang tentunya sesuai dalam koridor batasan masing-masing hak dan fungsi serta kewenangannya.
Adapun maksud inti penulis, terkait hak-hak setiap individu tanpa terkecuali berdasarkan sistim (keseimbangan hak), adalah ketika Prabowo dalam sambutan pidato nya atau orasi politiknya pada malam ultah ke 17 partai Gerindra dengan pola bebas dan lepas dengan maksud mungkin “mengkritisi pihak-pihak oposisi” yang dianggapnya nyinyir terhadap kinerja dirinya dan kabinetnya KMP”, lantas oleh karenanya Prabowo berteriak, “Ndas Mu!” Selain “Hidup Jokowi! hidup Jokowi! Hidup Jokowi!”
Subtansinya adalah semua diberikan kebebasan dan tentu berkeadilan jika dirinya pun sebagai presiden menggunakan hak yang ada pada setiap WNI untuk mengatakan atau melampiaskan uneg-uneg-nya “ndas Mu!” serta berteriak keras, ” hidup Jokowi!, hidup Jokowi! hidup Jokowi! “.
Walau asing didengar oleh publik, perilaku pejabat publik yang demikian kepada publik. Namun inilah bentuk pendidikan politik yang riil bijak dan tepat (presisi) yang telah diketengahkan oleh Presiden RI Prabowo, dari sisi objektif namun subjektif penulis.
Sehingga pendidikan atau kursus politik kilat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, justru sebagai tanda soliditas negara ini mulai serius menjalankan demokrasi sesuai sistim politik hukum dari sosok pemimpin terhadap bangsa nya, juga anak bangsa kepada pemimpinnya, asalkan para pihak (penguasa dan publik) tidak anarki dan tidak melanggar sistematika serta merekayasa hukum menjadi alat kekuasaan (politik kekuasaan).
Selanjutnya, tidak ada lagi faktor kesengajaan merusak gedung dan fasilitas negara, dan melempar benda-benda yang membahayakan kepada pejabat publik juga kepada para aparatur dalam aksi demo, sebaliknya tidak ada lagi aparat yang membanting serta memukuli para peserta aksi, tidak ada fitnah dari publik kepada pejabat publik dan pemimpin yang membohongi rakyat, mirip Jokowi saat berkuasa, serta tidak ada lagi kriminalisasi, juga tak ada lagi “penculikan” yang dilakukan pihak penguasa atau para aparatur negara kepada para aktivis hingga tak pulang-pulang ke rumah.
(FHD/NRS)
