KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mempercepat rencana transisi energi. Pemerintah menargetkan penggantian pembangkit listrik berbasis diesel secara masif dengan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berskala besar mulai tahun ini.
Langkah ini dibahas dalam rapat terbatas yang digelar Presiden Prabowo dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/4/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Brian Yuliarto, mengungkapkan bahwa kolaborasi lintas sektor termasuk badan pengelola investasi Danantara dan pihak akademisi telah mematangkan cetak biru untuk proyek ambisius tersebut.
“Evaluasi terkait beberapa program terutama tadi bersama Danantara kaitannya dengan program PLTS 100 Giga,” ujar Brian setelah menghadiri rapat tersebut.
Ia menjelaskan instruksi Presiden Prabowo sangat jelas yaitu ketergantungan pada bahan bakar fosil, khususnya diesel, harus segera dipangkas. Sebagai tahap awal, kata Brian, pemerintah membidik angka 10 gigawatt (GW) dari pembangkit diesel untuk dikonversi menjadi energi bersih dalam waktu dekat.
“Bapak Presiden menanyakan perkembangannya dan meminta agar itu dipercepat terutama untuk yang diesel. Jadi tadi dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel,” jelasnya.
Selain mengganti mesin-mesin diesel yang selama ini menjadi tulang punggung listrik di berbagai wilayah terpencil, pemerintah juga melihat adanya ruang tambahan untuk memperkuat kapasitas energi terbarukan nasional. Berdasarkan kalkulasi teknis antara Kementerian ESDM, PLN, dan para pakar, total potensi instalasi PLTS yang bisa segera digarap mencapai 17 gigawatt.
“Itu bisa dikurangi kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga, jadi untuk saat ini dari perhitungan bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 Giga bisa dilakukan instalasi PLTS,” ungkapnya.
Mengenai teknis di lapangan, Brian memastikan bahwa PT PLN (Persero) tetap memegang kendali sebagai ujung tombak eksekusi proyek. Seluruh penentuan lokasi dan implementasi infrastruktur akan diselaraskan dengan sistem kelistrikan nasional yang dikelola oleh perusahaan pelat merah tersebut.
“Lokasinya nanti, semuanya dari PLN sebagai implementator program tersebut,” tutupnya.
