KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto disebut mengucurkan dana bantuan sekitar Rp15 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat meninjau penanganan karhutla di daerah tersebut, Sabtu (17/10) malam.
Prabowo juga disebut meminta dana bantuan itu dimaksimalkan dalam penanganan karhutla. Raja Juli menegaskan pemerintah memaksimalkan pemadaman via udara dan darat.
“Kemarin Pak Presiden sudah menurunkan Banpres untuk Kotim, 15 miliar rupiah, mohon itu dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kalau masih kurang tentu kami juga bisa support lagi secara parsial dimana yang kita butuhkan,” kata Raja Juli dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10).
“Udara kita maksimalkan dengan water bombing, dry ice, dan operasi modifikasi cuaca, dan juga pasukan darat karena ini sangat penting sekali,” ujarnya.
Peninjauan dilakukan setelah sebelumnya Raja Juli selama tiga hari memimpin langsung penanganan karhutla di kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Barat.
Di Kotawaringin Timur, karhutla terjadi di lahan gambut sehingga penanganannya membutuhkan perhatian agar api tidak kembali muncul dari titik-titik yang telah dipadamkan.
Sejumlah unsur terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Petugas Manggala Agni Kementerian Kehutanan, TNI, Polri, BPBD, Masyarakat Peduli Api (MPA) hingga relawan bersama-sama melakukan pemadaman.
Raja Juli meminta seluruh petugas memastikan api benar-benar padam setelah proses pemadaman dilakukan. Pemantauan juga perlu terus dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kembali api di lahan yang telah terbakar.
Berdasar situs Kemenhut, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat menjadi wilayah yang mendapat perhatian lebih berdasarkan perkembangan hotspot.
Hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit NASA Terra/Aqua, SNPP, dan NOAA-20.
Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot, sehingga jumlah hotspot tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kejadian kebakaran maupun luas area yang terbakar. Seluruh indikasi tetap harus diverifikasi di lapangan.
