Prabowo Genjot Pembangunan Infrastruktur Digital, Apa Saja Prioritasnya?

Melalui backbone, program Palapa Ring dilanjutkan kepada tahap peningkatan utilisasi jaringan. Palapa Ring sendiri dibangun untuk mewujudkan infrastruktur telekomunikasi yang terintegrasi di Indonesia, yang membentang dari wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia.

Pemanfaatan Palapa Ring didorong menjadi stimulus untuk penetrasi jaringan telekomunikasi operator di Indonesia. “Pada tahun 2023, utilisasi Palapa Ring telah mencapai kapasitas 48,0 persen,” demikian tertulis di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025.

Sementara pada lapisan middle mile, proyek satelit multifungsi Pemerintah (SATRIA) merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) sebagai solusi dalam menjangkau daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh penyedia jaringan terestrial guna solusi tepat dalam akses broadband internet.

Dari sisi last mile, penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G merupakan program bersama antara Pemerintah dengan operator seluler untuk pemenuhan layanan seluler 4G terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Pada tahun 2023, realisasi output satelit multifungsi SATRIA-1 sebesar 77 Gbps, dan penyelesaian pembangunan BTS 4G di wilayah 3T secara akumulatif sebanyak 6.672 desa/kelurahan.

Selanjutnya, digitalisasi penyiaran merupakan bagian dalam mengakselerasi transformasi digital, yaitu migrasi siaran televisi analog menjadi siaran digital atau analog switch off (ASO). Dari segi jangkauan, hingga akhir tahun 2023, jangkauan layanan penyiaran digital di Indonesia mencapai 76,4 persen dari total populasi Indonesia.

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan tugas dalam penyediaan aspek infrastruktur digital pemerintahan yang mendukung SPBE, khususnya pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) yang sudah dibangun di dua lokasi yaitu Cikarang dan Batam.

Adapun tujuan utama pembangunan pusat data ini adalah untuk mendorong efisiensi, efektivitas, dan kedaulatan data nasional. Ini merupakan bagian dari inisiatif Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk mengkonsolidasi dan mengelola data pemerintah secara lebih efisien, terintegrasi, berkelanjutan.

Hal tersebut merupakan amanat dari Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam Perpres dimandatkan perlu dilakukan tata kelola data Pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data.