KNews.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto harus memperhatikan permohonan PPPK seluruh Indonesia agar menjadi sejarah baik pemerintahannya. Seperti halnya Presiden ketujuh Jokowi yang telah menorehkan catatan baik di kalangan honorer dengan mengangkat 1 juta lebih ASN PPPK.
“Apa yang dilakukan Pak Jokowi tidak terlupakan, karena ada satu juta honorer diangkat menjadi PPPK,” kata Ketua Forum Komunikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (FK PPPK) Jawa Timur Nurul Hamidah kepada JPNN, Senin (5/10/2026).
Nurul mengungkapkan saat ini seluruh guru dan insan pendidikan tengah berharap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo. Keberpihakan kepada ASN terutama PPPK akan berdampak pula pada anak-anak bangsa. Nurul menilai tidak semestinya ,para guru dan tenaga kependidikan (tendik) turun ke jalan. Namun, para pemangku kebijakan pun semestinya lebih tanggap dan memahami apa yang sebaiknya diberikan untuk guru-guru dan tendik lainnya.
“Kami pun sebenarnya waswas, pastinya kami berharap regulasi yang berpihak pada berkeadilan,” ujarnya.
PPPK paruh waktu guru dan tendik, ujar Nurul, harus mendapatkan kesempatan sama untuk peralihan status menjadi PPPK penuh meskipun prosentasinya 10-20% bagi tenaga teknis dimulai tahun 2026 ataupun 2027. Jika PPPK paruh waktu tendik tidak disentuh, maka akan terjadi gejolak dan keresahan.
Hal itu sudah disampaikan FK PPPK dan Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) kepada Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani.
“Kami sudah memohon kepada Dirjen Nunuk agar PPPK paruh waktu tendik diakomodasi di peralihan ke PPPK penuh waktu tahun depan,” ucapnya.
Terkait peralihan PPPK ke PNS, Nurul menambahkan FK PPPK sudah memohon supaya pemerintah memprioritaskan usia di atas 35 tahun, juga memberikan kemudahan bagi PPPK yang mendekati Batas Usia Pensiun (BUP).
“Presiden Prabowo dan pemerintahan saat ini ditunggu kebijakannya untuk guru-guru dan dunia pendidikan. Sebab keberpihakan kepada ASN terutamanya PPPK akan berdampak pula terhadap anak-anak bangsa,” terang Nurul.
Tidak semestinya para guru dan tendik turun ke jalan. Namun, para pemangku pun mestinya lebih tanggap dan memahami kebijakan apa yang sebaiknya bagi guru-guru serta tendik lainnya.
Seluruh PPPK dan PPPK paruh waktu berharap agar Presiden Prabowo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Prof. Zudan Arif Fakrullah, Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, dan DPR RI segera merespons.
Saat momentum Hari Guru Nasional (HGN) dan HUT PGRI tahun lalu, Nurul mengatakan mereka tidak mendapatkan kabar baik. Mereka harus kembali bersabar.
“Semoga HGN dan HUT PGRI tahun ini seluruh PPPK baik penuh waktu maupun paruh waktu mendapatkan kado indah dari Presiden Prabowo, tidak zonk.”
“Asta cita yang didengungkan tidak bisa maksimal digapai jika guru dan tendik yang ada tidak dipikirkan masa depannya,” pungkas Nurul Hamidah.
