KNews.id- Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti menanggapi adanya rencana pemberian pajak terhadap sembako. Ia meminta agar wacana tersebut ditinjau ulang.
“Aturan pemberian pajak untuk sektor pendidikan dan bahan pangan pokok sebaiknya ditinjau ulang. Saya kira kebijakan tersebut tidak tepat karena akan membebani masyarakat kecil,” ujar LaNyalla, Jumat (11/6).
Ia juga mendesak, agar DPR dan pemerintah untuk mempertimbangkan rencana tersebut.
“Kami meminta kebijakan DPR dan pemerintah agar tidak menambah beban masyarakat dengan rencana pemungutan pajak pada sektor-sektor vital. Apalagi pandemi Covid-19 masih sangat berdampak terhadap kelompok masyarakat kecil,” tegasnya.
Sementara itu, terkait pajak pendidikan, LaNyalla khawatir berdampak besar, seperti dengan kenaikan biaya sekolah. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 011 Tahun 2014, kriteria jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbingan belajar (Bimbel).
“Ini kan tidak elok dilakukan. Jika diimplementasikan, rasa-rasanya justru akan menjerat rakyat. Padahal anak-anak yang bersekolah swasta, tidak semuanya dari kalangan mampu. Ada sekolah-sekolah swasta yang siswanya dari kelompok masyarakat kecil, yang tidak bisa masuk sekolah negeri,” tutupnya. (AHM/bcra)
