“Dalam kerangka tersebut, perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power atau tindak korupsi yang dilakukan pegawai Kemenkeu. Tapi ini lebih kepada fungsi Kemenkeu dalam menangani kasus-kasus tindak pindana asal. Dan yang menjadi kewajiban kami adalah melakukan analisis dan melaporkannya ke Kemenkeu,” tambahnya.
Diakui Ivan, dari kasus-kasus yang telah dianalisis dalam tubuh Kemenkeu memang memiliki nilai yang luar biasa besar. “Kasus-kasus itulah yang secara konsekuensi logis memiliki nilai luar biasa besar Rp300 triliun,” kata Ivan.
- Advertisement -
Ivan tak memungkiri, dari potensi tindak pidana awal yang telah dianalisis PPATK, terdapat sejumlah kasus yang menyeret pegawai Kemenkeu. Hanya saja, nilainya memang tak terlalu besar.
