KNews.id- Polisi tidak akan memproses hukum Ketua DPR sekaligus politikus PDIP Puan Maharani setelah dilaporkan Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang.
“Polisi tidak memproses hukum Puan Maharani. Kasus Sukmawati sampai sekarang tidak jelas,” kata pengamat politik Muslim Arbi, Jumat (4/9).
Menurut Muslim, banyak kasus yang melibatkan petinggi negeri ini dan pendukungnya yang dilaporkan polisi namun tidak ada penyelesainnya.
“Kasus Denny Siregar, Permadi Arya juga tidak jelas,” ungkapnya.
Muslim mengatakan, publik diperlihatkan adanya ketidakadilan di era Rezim Jokowi.
“Hukum tajam ke bawah tumpul ke atas. Yang dikenai hukuman hanya kalangan rakyat biasa, para elite di negeri ini tidak tersentuh hukum,” papar Muslim.
Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang (PPMM), Jumat 4 September 2020, akan melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan Puan Maharani ke Bareskrim Mabes Polri.
Laporan tersebut akan dibuat menyusul pernyataan kontroversi dari Puan yang melontarkan harapan Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung Negara Pancasila. Menurut Ketua PPMM, David, pernyataan Puan tersebut telah membuat gaduh publik di Ranah Minang.
Bahkan, dianggap telah mengganggu mereka sebagai putra dan putri asli Sumatera Barat. Pernyataan itu pula, kata David, menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia.
“Rencana, besok siang usai salat Jumat, kami akan ke Bareskrim Mabes Polri, kami akan melaporkan Puan terkait dengan pernyataannya itu,” kata David, Kamis (3/9). (FHD)
