KNews.id- Adanya rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dinilai sebagai kebijakan yang tidak Pancasilais. Hal ini disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu.
“Ini kebijakan yang tidak Pancasilais, karena mencederai rasa keadilan. Dalam kondisi pandemi seperti ini dapat semakin menyengsarakan rakyat,” tegasnya, dikutip dari keterangan resminya kemarin.
Bahkan menurutnya, arah kebijakan pajak di Indonesia semakin memperbesar ketimpangan ekonomi antara masyarakat kaya dan miskin. Pasalnya, sebelum nya pemerintah mengeluarkan kebijakan gratis pajak bagi mobil baru.
“Ini keadilannya di mana jika benar bahwa sembako akan dipajaki? Di saat yang sama, pengemplang pajak diampuni dengan tax amnesty, pajak korporasi diringankan, dan pajak mobil mewah dibebaskan?” tanya mantan wakil Wali Kota Bekasi tersebut.
Ia juga mendesak, agar seharusnya pemerintah berempati dengan kondisi yang menghimpit rakyat. Dalam situasi resesi seperti saat ini, kata Syaikhu, insentif pajak untuk masyarakat menengah bawah diprioritaskan.
“Kami di PKS mengusulkan agar pajak penghasilan masyarakat berpendapatan kurang dari Rp8 juta dihapuskan. Dan pajak sepeda motor cc kecil juga ditiadakan. Ini akan sangat membantu kelompok masyarakat bawah,” tambahnya.
Adapun menurutnya, pemerintah agar mengkaji secara komprehensif dampak dan risiko kebijakan pajak sembako sebelum diwacanakan ke publik dan diajukan ke DPR RI.
“Harus dikaji betul dampak dari kebijakan tersebut sebelum dilemparkan ke publik dan DPR RI. Karena ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas dan trust publik ke pada pemerintah,” tutupnya. (AHM)
 terhadap sembako dinilai sebagai kebijakan yang tidak Pancasilais. Hal ini disampaikan){kind=link}